Statistik Gerakan Koperasi

Gerakan Koperasi menyatukan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. PBB memperkirakan pada 1994 bahwa kehidupan hampir 3 miliar orang, atau setengah dari populasi dunia, dibuat aman dengan koperasi perusahaan. Perusahaan ini terus memainkan peran ekonomi dan sosial yang signifikan dalam komunitas mereka. Berikut adalah beberapa fakta tentang Gerakan yang menunjukkan relevansi dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Segmen besar dari populasi adalah anggota koperasi

• Di Asia 45.300.000 orang anggota serikat kredit. (Sumber: Asosiasi Konfederasi Asia Serikat Kredit, Laporan Tahunan 2007/2008)
• Di Argentina, ada 12.670 koperasi masyarakat dengan lebih dari 9,3 juta anggota - sekitar 23,5% dari populasi. (Sumber: "Las Cooperativas y las en la República Mutuales Argentina", Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Sosial (INAES), 30 Juni 2008 )
• Di Belgia, ada 29.933 koperasi masyarakat di 200.
• Di Bolivia, 2.940.211 orang atau sepertiga dari penduduk adalah anggota dari 1590 koperasi. (Sumber: Diagnóstico Nacional Cooperativo (DNC) 2008, sebagaimana dilaporkan dalam Boletín Informativo aciaméricas.coop N º 65, Desember, 2008)
• Di Brasil, 7,6 juta orang adalah anggota koperasi 7.600. (Sumber: Organisasi Koperasi Brasil )
• Di Kanada, empat dari setiap sepuluh Kanada adalah anggota setidaknya satu koperasi. Di Quebec, sekitar 70% dari populasi adalah co-op anggota, sedangkan di Saskatchewan 56% adalah anggota. Sumber: Koperasi Sekretariat, Pemerintah Kanada.
• Di Kolombia lebih dari 4,8 juta orang atau 10,6% dari populasi adalah anggota dari 8.124 koperasi di negara ini. Gerakan laporan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 7,78% dengan 348.249 anggota baru bergabung dengan koperasi pada tahun 2009. (Sumber: CONFECOOP. Gestion alinea construire una mejor opción de vida: Desempeno del Sektor Cooperativo Colombiano 2009 )
• Kosta Rika jumlah lebih dari 10% penduduk sebagai anggota koperasi.
• Finlandia, S-Group memiliki keanggotaan 1468572 individu yang mewakili 62% dari rumah tangga Finlandia. (Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan SOK 2004)
• Di Perancis, 23 juta orang adalah anggota dari satu atau lebih koperasi atau sekitar 38% dari populasi. 75% dari semua produsen pertanian adalah anggota setidaknya satu koperasi dan 1 dalam setiap 3 orang adalah anggota koperasi bank. (Sumber: Top 100 des Entreprises Coopératives et panorama sectoriel, 2010)
• Di Jerman, ada 20 juta orang yang menjadi anggota koperasi, 1 dari 4 orang.
• Di Iran, ada lebih dari 130.000 koperasi masyarakat dengan 23 juta anggota atau sekitar 33% dari populasi.
• Di Indonesia, keluarga yang mewakili 27,5% sekitar 80 juta orang adalah anggota koperasi. (Sumber: Kementerian Koperasi & UKM, Indonesia, 2004)
• Di Jepang, 1 dari setiap 3 keluarga adalah anggota koperasi.
• di Kenya 1 dalam 5 adalah anggota koperasi atau 5,9 juta dan dan 20 juta warga Kenya langsung atau tidak langsung berasal penghidupan mereka dari Gerakan Koperasi.
• Di India, lebih dari 239 juta orang adalah anggota dari koperasi.
• Di Malaysia, 6.780.000 orang atau 27% dari total penduduk adalah anggota koperasi. (Sumber: Departemen Pengusaha dan Pengembangan Koperasi, Departemen Koperasi Pembangunan, Malaysia, Statistik 31 Desember 2009)
• Di Selandia Baru, 40% dari populasi orang dewasa adalah anggota koperasi dan mutuals. (Sumber: Selandia Baru Co-operative Association, 2007)
• Di Norwegia sebesar 4,8 juta orang, 2 juta adalah anggota koperasi. Banyak orang anggota dari beberapa koperasi, oleh karena itu, jumlah keanggotaan yang jauh lebih tinggi. (Sumber: Pusat Koperasi Norwegia )
• Di Paraguay, 783.000 orang atau 18% dari populasi adalah anggota 1.047 koperasi. Ini memiliki dampak langsung pada livlihoods lebih dari 6 juta orang. (Sumber: Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOOP )
• Di Spanyol, pada 2008 15% dari populasi atau 6,7 juta orang adalah anggota dari koperasi. (Sumber: CIRIEC, Las grandes cifras de la economía sosial )
• Di Singapura, 50% penduduk (1,6 juta orang) adalah anggota dari koperasi.
• Di Uruguay, pada tahun 2008-2009 1 dari setiap 3 orang adalah anggota koperasi menurut Sensus Nasional Koperasi yang melaporkan hasil awal pada bulan Februari 2011.
• Di Amerika Serikat, lebih dari 29.000 koperasi beroperasi di setiap sektor ekonomi dan di setiap distrik kongres; Amerika memiliki lebih dari 350 juta keanggotaan koperasi. (Sumber: Nasional Koperasi Asosiasi Bisnis )

Koperasi Berperan Penting dalam Ekonomi Nasional

• Di Belgia, koperasi apotek memiliki pangsa pasar 19,5%.
• Di Benin, FECECAM, tabungan dan kredit koperasi federasi disediakan Rp 16 juta dalam bentuk pinjaman pedesaan di tahun 2002.
• Di Brazil, koperasi bertanggung jawab untuk 37,2% dari PDB pertanian di 200 dan total PDB 5,39% pada tahun 2009. Brasil koperasi pertanian ekspor produk mereka untuk total sebesar USD 3,6 miliar. Kesehatan koperasi memberikan layanan medis dan gigi menjadi 17,7 juta orang. (Sumber: Organisasi Brasil Koperasi: Laporan 2010 )
• Di Bolivia, Cooperativa de Ahorro y Crédito "Jesús Nazareno" Ltda. (CJN) menangani 25% dari tabungan di Bolivia pada tahun 2002.
• Kanada gula mapel koperasi menghasilkan 35% dari produksi gula dunia maple.
• Di Pantai Gading koperasi menginvestasikan USD 26 juta untuk mendirikan sekolah, membangun jalan pedesaan dan mendirikan klinik ibu.
• Di Kolombia, 8.124 koperasi bertanggung jawab untuk 4,96% dari PDB pada tahun 2009. Mereka mempekerjakan lebih dari 137.888 orang - 46% dari yang pria dan wanita 54%. dan beberapa sektor menyediakan proporsi yang signifikan dari pekerjaan - 22,27% dari semua pekerjaan sektor kesehatan yang disediakan oleh koperasi, 14,7% dari pekerjaan di sektor transportasi, 7,7% di bidang pertanian dan 6,44% dari pekerjaan di sektor keuangan . Co-ops menyediakan 91% dari semua kredit mikro di negara ini. (Sumber: CONFECOOP. Gestion alinea construire una mejor opción de vida: Desempeno del Sektor Cooperativo Colombiano 2009 )
• Di Siprus, gerakan koperasi diselenggarakan 30% dari pasar di layanan perbankan, dan ditangani 35% dari semua pemasaran hasil pertanian.
• Di Denmark, konsumen koperasi di 2007 yang diselenggarakan 36,4% dari pasar konsumen ritel. (Sumber: Coop Norden AB Laporan Tahunan 2007)
• Finlandia koperasi kelompok dalam Pellervo bertanggung jawab untuk 74% dari produk daging, 96% produk susu, 50% dari produksi telur, 34% dari produk-produk kehutanan dan ditangani 34,2% dari total simpanan di bank-bank Finlandia.
• Di Perancis, gerakan koperasi memiliki omset 181 miliar Euro. Koperasi menangani 60% dari perbankan ritel, 40% dari produksi pangan dan pertanian, dan 25% dari penjualan ritel. (Sumber: Top 100 des Entreprises et panorama sectoriel Koperasi , 2010)
• Hungaria, konsumen koperasi anggota Co-op Hungaria bertanggung jawab atas 14,4% dari pangan nasional dan penjualan ritel umum pada tahun 2004. (Sumber: Co-op Hungaria, Data Statistik 2004)
• Di Iran, koperasi berkontribusi 6% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
• Di Jepang, koperasi pertanian laporan output sebesar USD 90 milyar dengan 91% dari semua petani Jepang dalam keanggotaan. Pada tahun 2007 koperasi konsumen melaporkan omset sebesar USD 34048000000 dengan 5,9% dari pangsa pasar makanan. (Sumber: Co-op 2007 Fakta & Angka, Koperasi Konsumen Uni Jepang)
• Di Kenya, koperasi bertanggung jawab untuk 45% dari PDB dan 31% dari tabungan nasional dan deposito. Mereka memiliki 70% dari pasar kopi, 76% susu, 90% pyrethrum, dan 95% dari kapas.
• Di Korea, koperasi pertanian memiliki keanggotaan lebih dari 2 juta petani (90% dari semua petani), dan sebuah output sebesar USD 11 miliar. Perikanan Korea koperasi juga melaporkan pangsa pasar 71%.
• Di Kuwait, Uni Kuwait Konsumen Koperasi Masyarakat yang anggotanya 6,5% dari penduduk Kuwait ditangani hampir 70% dari perdagangan ritel nasional pada tahun 2007.
• Di Latvia, Latvia Tengah Koperasi Uni bertanggung jawab atas 12,3% dari pasar di sektor industri makanan.
• Di Mauritius, di sektor pertanian, co-operator memainkan peran penting dalam produksi gula, buah sayur, dan bunga, susu, daging dan ikan. Hampir 50% dari tebu pekebun dikelompokkan dalam koperasi dan berbagi koperasi dalam Produksi Gula Nasional adalah 10%. Koperasi Masyarakat juga account selama lebih dari 60% dari produksi nasional di sektor tanaman pangan - 755 konsumsi bawang merah, 40% dari kentang dan sekitar 70% dari sayuran hijau segar yang diproduksi oleh koperasi. Selain itu, sektor bus Koperasi mewakili sekitar 30% dari transportasi bus nasional. (Sumber: Departemen Perindustrian, Perdagangan Usaha Kecil & Menengah, & Koperasi )
• Di Moldova, Uni Pusat Koperasi Konsumen bertanggung jawab atas 6,8% dari pasar konsumen.
• Di Selandia Baru, 22% dari produk domestik bruto (PDB) yang dihasilkan oleh koperasi perusahaan. Koperasi bertanggung jawab untuk 95% dari pasar susu dan 95% dari pasar ekspor susu. Mereka memegang 70% dari pasar daging, 50% dari pasar pasokan pertanian, 70% dari pasar pupuk, 75% dari obat-obatan grosir, dan 62% dari pasar kelontong. (Sumber: Selandia Baru Co-operative Association, 2007)
• Di Norwegia, koperasi pertanian memegang 96% dari pasar untuk susu mentah dan 55% dari pasar keju, 80% dari pasar imber, lebih dari 70% dari telur dan pasar bulu, dan 52% dari pasar benih. Konsumen 130 koperasi memiliki 24% dari pasar konsumen, 71 koperasi bangunan dan asosiasi perumahan memegang 15% saham perumahan di Norwegia dan di daerah perkotaan seperti Oslo memegang 40% pasar perumahan; asuransi koperasi menyediakan terus 30% dari pasar asuransi non-jiwa. (Sumber: Pusat Koperasi Norwegia dan Norwegia Statistik Pertanian , 2008.
• Di Polandia, koperasi susu bertanggung jawab untuk 75% dari produksi susu.
• Di Portugal, sekitar 3000 koperasi bertanggung jawab untuk 5% dari Produk Nasional Bruto negara. (Sumber: Perdana Menteri alamat Portugal untuk ICA Expo, 23 Oktober 2008)
• Koperasi dan mutuals dalam account Skotlandia untuk 4,25% dari Produk Domestik Bruto Skotlandia, memiliki omset tahunan sebesar GBP 4 miliar dan aset sebesar GBP 25 miliar. (Sumber: Koperasi Pembangunan Skotlandia situs web , dan "Koperasi di Skotlandia: Sebuah kekuatan yang kuat ....", 2007)
• Di Singapura, koperasi konsumen memegang 55% dari pasar dalam pembelian supermarket. NTUC Fairprice adalah retailler 2 terbesar di Singapura dengan S $ 1,65 milyar omset (Sumber:. AsiaOneBusiness: Dairy Farm adalah pengecer atas di S'pore, 20 Agustus 2009 )
• Di Slovenia, koperasi pertanian bertanggung jawab untuk 72% dari produksi susu, 79% dari ternak; 45% gandum dan 77% dari produksi kentang.
• Di Swedia, konsumen koperasi diselenggarakan 17,5% dari pasar di tahun 2004. (Sumber: Coop Norden AB laporan tahunan 2004)
• Di Swiss, dua konsumen terbesar koperasi - Migos dan Koperasi - bertanggung jawab untuk 8% dari PDB Swiss.
• Di Inggris, biro perjalanan independen terbesar adalah koperasi.
• 30.000 koperasi di Amerika Serikat yang beroperasi 73.000 tempat usaha di seluruh AS memiliki lebih dari Rp 3 triliun dalam aset, dan menghasilkan lebih dari USD 500 milyar dalam pendapatan dan Rp 25 miliar dalam upah. (Sumber: National Co-operative Business Association)
• Di Amerika Serikat lebih dari 900 listrik pedesaan koperasi memberikan listrik untuk lebih dari 42 juta orang di 47 negara. Hal ini membuat naik 42% dari jalur distribusi listrik AS dan mencakup 75% dari daratan AS.
• Di Uruguay, koperasi bertanggung jawab atas 3% dari PDB. Mereka menghasilkan 90% dari produksi susu total, 340% madu dan 30% gandum. 60% dari koperasi produksi diekspor ke lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Informasi lebih lanjut
• Di Vietnam, koperasi berkontribusi 8,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Koperasi Menciptakan dan Mempertahankan Lapangan Kerja

Koperasi menyediakan lebih dari 100 juta pekerjaan di seluruh dunia, 20% lebih dari perusahaan multinasional.

• Di Argentina, koperasi bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan kerja langsung ke lebih dari 233.000 individu. (Sumber: Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Sosial (INAES), September 2007)
• Di Bolivia, 1590 koperasi menyediakan 32.323 pekerjaan langsung dan 128.180 pekerjaan tidak langsung. (Sumber: Diagnóstico Nacional Cooperativo (DNC) 2008, sebagaimana dilaporkan dalam Boletín Informativo aciaméricas.coop N º 65, Desember, 2008)
• Di Kanada, koperasi dan credit unions mempekerjakan lebih dari 155.000 orang. Gerakan Desjardins (tabungan dan kredit koperasi) adalah perusahaan terbesar di provinsi Quebec.
• Di Kolombia, gerakan koperasi menyediakan 137.888 pekerjaan melalui kerja langsung dan 559.118 tambahan pekerjaan sebagai pekerja-pemilik di koperasi pekerja - menyediakan 3,65% dari semua pekerjaan di dalam negeri (Sumber:. CONFECOOP. Gestion alinea construire una mejor opción de vida: Desempeno del Sektor Cooperativo Colombiano 2009 )
• Di Republik Ceko, 1.298 koperasi masyarakat dengan 785.202 anggota individu menyediakan 56.042 pekerjaan. (Sumber: data S terpilih pada Gerakan Koperasi Ceko pada tahun 2009)
• Di Perancis, 21.000 koperasi menyediakan lebih dari 1 juta pekerjaan yang mewakili 3,5% dari populasi yang bekerja aktif. (Sumber: Top 100 des Entreprises Coopératives et panorama sectoriel, 2010)
• Di Jerman, 8.106 koperasi menyediakan pekerjaan bagi 440.000 orang.
• Di Indonesia, koperasi menyediakan pekerjaan bagi 288.589 orang. (Sumber: Kementerian Koperasi & UKM, Indonesia, 2004). Sebuah koperasi yang baru berdiri di awal tahun 2011 di Indonesia, Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara, menargetkan penjaringan 2 juta wirausahawan dalam waktu maksimum 3 tahun dengan konsep jejaring ekonomi.
• Di Iran, koperasi telah menciptakan dan mempertahankan 1,5 juta pekerjaan.
• Di Italia, 70.400 koperasi masyarakat mempekerjakan hampir 1 juta orang pada tahun 2005. (Sumber: Camere di Commercio d'Italia, " Secondo rapporto aku terjatuh imprese koperasi ")
• Di Kenya, 250.000 orang dipekerjakan oleh koperasi.
• Di Slowakia, Uni Koperasi mewakili lebih 700 koperasi yang mempekerjakan hampir 75.000 orang.
• Di Spanyol, koperasi menyediakan lapangan pekerjaan menjadi 21,6% dari pasar tenaga kerja di tahun 2007. (Sumber: .. Ministerio de Trabajo e Inmigración Secretaría Jenderal de Empleo Dirección General de Fomento de la Economía Sosial, del Trabajo y de la Autónomo Responsabilidad Sosial de las Empresas )
• Di Amerika Serikat, 30.000 koperasi menyediakan lebih dari 2 juta pekerjaan (Sumber: Nasional Koperasi Asosiasi Bisnis www.ncba.coop / NCBA / tentang-koperasi / penelitian-ekonomi-dampak )

Informasi yang disediakan di sini telah dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk informasi statistik ICA, kuesioner diterbitkan oleh koperasi organisasi, presentasi yang dibuat oleh koperasi, dan kantor statistik pemerintah. Data disunting dan dilengkapi oleh Pemerhati Koperasi.

Wirausaha Kunci Kemajuan Bangsa

Tahun 2011 pemerintah meluncurkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) sebagai program lanjutan dari penciptaan 1.000 sarjana wirausaha baru yang dimotori Kementerian Koperasi dan UKM. Jika sebelumnya 1.000 sarjana wirausaha baru disasar dari kalangan terdidik, kini GKN lebih mengarah kepada masyarakat umum yang belum mempunyai status bekerja.

Selain itu, menyusul sukses tahun lalu, jangkauan GKN juga diperluas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan berkenan meresmikan gerakan tersebut, sebagai salah satu agenda mengurangi angka pengangguran sekaligus kemiskinan.

Momentum tersebut dicetuskan di Gedung Smesco UKM Indonesia, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, yang merupakan pusat dari kegiatan promosi dan pemasaran masyarakat koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (KUMKM).

Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, khususnya pengembangan kewirausahaan di seluruh Tanah Air, Presiden memuji langkah Kemenkop dan UKM yang memprakarsai GKN. Apalagi jika ada semangat tinggi dari generasi muda untuk menjadi entrepreneur atau technopreneur.

Seorang wirausaha, menurut Presiden, adalah orang yang memiliki keinginan, tekad, dan selalu memiliki ide, kreatif dan inovatif. "Berani pula melakukan hal baru yang sebelumnya belum pernah ada"

SBY pun memuji bahwa entrepreneur berani mengambil risiko. "Apakah terobosannya, penemuannya, atau idenya itu berhasil atau tidak di kemudian hari," katanya.

Intinya, entrepreneur adalah seorang yang tidak pasif, tidak mudah menyerah, dan aktif menemukan sesuatu untuk dijadikan karya bagi kemajuan hidupnya.

"Itulah pengertian atau hakikat seorang wirausaha, entrepreneur, ataupun techno-preneur," tutur Presiden.

Dalam konteks bisnis atau dunia ekonomi, seorang wirausaha menemukan produk dan jasa, membuka pasar yang belum ada. "Kalau wirausaha terus berkembang di Indonesia, bisnis atau usaha, maka ekonomi pasti makin bergerak dan berkembang."

Karena itu, Presiden meluruskan bahwa wirausaha ndak identik dengan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Namun ada pertautan yang erat antara wirausaha dan bidang-bidang usaha yang berangkat dari kecil dan tumbuh menjadi usaha besar.

Mengapa pemerintah menginginkankewirausahaan atau enrrepre-neurship makin tumbuh dan berkembang? SBY mengingatkan, karena hakikat pembangunan yang terus dilakukan sejak Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan dirinya sampai ke penggantinya, tujuannya adalah sama.

Mengapa semua pemimpin terus membangun dari masa ke masa? "Jawabannya adalah karena kita ingin kesejahteraan rakyat makin meningkat Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, kesejahteraan rakyat akan makin meningkat manakala kemiskinan juga terus berkurang," jelas SBY.

Namun mengapa masih ada kemiskinan di dunia ini, termasuk Indonesia dengan keluarga miskinnya?

"Mereka miskin karena penghasilannya atau income-nya tidak cukup atau terlalu kecil. Bahkan sebagian keluarga hampir tidak memiliki penghasilan, karena mereka ndak punya pekerjaan atau menganggur."

Apakah pengangguran hanya terjadi di Indonesia? Presiden menjawab tegas Tidak! "Di negara manapun, ada pengangguran, bahkan ketika dunia mengalami krisis tahun 2008, tahun 2009, banyak negara memiliki angka pengangguran jauh lebih tinggi dari Indonesia."

Lantas berapa pengangguran di Indonesia sekarang ini? "Pengangguran sekarang ini atau saudara-saudara kita yang belum mendapatkan pekerjaan berjumlah 8,32 juta atau 7,14%. Angka ini dari BPS tahun 2010,° demikian SBY.

Penduduk Indonesia sekarang berjum-lah 237,8 juta, adapun angkatan kerja sebanyak 1165 juta orang. Artinya orang yang bekerja berjumlah 108,2 juta. Sisanya yang belum bekerja sekitar 8,32 juta orang, itulah pengangguran.

Semua bekerja keras

Untuk mendukung GKN, menurut Presiden, pemerintah, lembaga-lembaga negara, para gubernur, bupati, wali kota, semua pihak harus bekerja keras untuk mengurangi pengangguran dengan cara menciptakan, membuka lapangan kerja yang baru.

Dari 832 juta yang belum beruntung mendapat pekerjaan, sebagian ingin jadi pegawai, jadi guru, menjadi anggota TNI, jadi anggota Polri.

"Boleh saja, tetapi ada batas karena jumlahnya harus sesuai dengan keperluan negara dan anggaran negara. Untuk menjadi pegawai negeri akan terbuka jika ada yang pensiun," kata SBY.

Jumlah pegawai saat ini sekitar 7.663.570 orang yang terdiri dari PNS 4.700.OOO orang, guru dan dosen sekitar 2.000.000, TNI sekitar 464.000, Polri sekitar 412.000.

Karena ada batas penerimaan pegawai, maka sumber potensi yang bisa mengurangi pengangguran adalah menjadi profesional di berbagai organisasi dan perusahaan swasta.

Misalnya di sektor pertanian, industri, bidang jasa. Ruang lain yang terbuka bagi penganggur adalah menjadi pekerja pembangunan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, perumahan, pembangkit listrik. Potensi terakhir menyerap tenaga kerja baru adalah wirausaha.

Pada konteks inilah pentingnya peranan wirausahawan yakni usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi atau UM KMK yang harus ditumbuhkembangkan di seluruh Indonesia.

"Kalau program ini berkembang, berarti ada aktivitas baru. Kalau ada aktivitas baru, berarti ada pekerjaan baru. Kalau ada pekerjaan baru, berarti bisa menerima saudara-saudara kita yang mencari pekerjaan."

Yang menjadi pertanyaan umum, lanjut Presiden, apakah masih ada peluang bagi para wirausaha mengembangkan usahanya pada waktu mendatang? " Jawabannya tentu masih ada karena Indonesia alhamdulillah memiliki sumber daya alam yang besar dibandingkan negara lain, termasuk negara-negara tetangga."

Indonesia juga memiliki sumber daya manusia besar. Dari anatomi demografi nasional, penduduk memiliki produktivitas tinggi. "Ini yang disebut dengan demography deuident. Mereka akan menjadi work force, akan menjadi pekerja-pekerja yang insya Allah akan menggerakkan perekonomian kita."

Teori ekonomi mengatakan, yang namanya high growth manakala pertumbuhan di atas 4%. Alhamdulillah, sekarang ini pertumbuhan Indonesia menuju ke high growth. PDB, GDP juga makin besar, atau setara dengan 700 miliar dolar Amerika Serikat Karena itu Indonesia masuk 20 besar ekonomi dunia (anggota G20).

Kebutuhan barang dan jasa bagi 237 juta manusia yang daya belinya juga makin tinggi, maka demand juga makin tinggi. Artinya diperlukan produk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut SBY, potensi ekonomi di provinsi, kabupaten, dan kota, baik pertanian, industri maupun jasa, masih bisa dikembangkan. Saat ini belum pada titik optimalnya. Begitu juga peluang bagi para entrepreneur dan technopreneur.

"Mengapa saya mengatakan terbuka bagi wirausaha? Karena pemerintah, dunia usaha, ingin memberi bantuan kepada usaha rintisan baru. Bantuan itu macam-macam seperti pelatihan, pemberian modal, pinjaman, dan lain-lain, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR)," demikian SBY.

Pada akhirnya Presiden menginginkan agar masyarakat bisa memahami bahwa konteks wirausaha sangat penting, karena kalau terjadi usaha baru dan pekerjaan tambahan, otomatis pengangguran terserap, dan kemiskinan berkurang.

Koperasi Aktif Merangsang Pertumbuhan Ekonomi

Diharapkan tahun-tahun mendatang koperasi di Indonesia tetap aktif sehingga pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dengan baik, demikian ucapan Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, pada kunjungan kerja ke Provinsi Lampung.

Beliau menyebutkan, pelaku usaha kecil menengah di Tanah Alr tergabung dalam wadah koperasi saat ini tumbuh dan berkembang. Karena itu, lanjut dia, diharapkan angka koperasi yang tidak aktif akan terus menurun.

Menurutnya, koperasi di Indonesia setiap tahun terus menunjukkan peningkatan aktif dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat. Pertumbuhan koperasi rata-rata nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi menjadi 177.482 unit koperasi.

Berbagai upaya ditempuh agar koperasi di Indonesia tetap aktif salah satunya dengan menumbuh kembangkan pelaku usaha UKM yang tersebar di Tanah Alr sehingga perekonomian nasional dapat tumbuh tinggi.

Pertumbuhan eknoml di tanah alr pada 2014 ditargetkan 7,7 persen. Pemberdayaan koperasi UKM dengan pelaku usaha sebanyak 53 Juta unit di Tanah Air, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tidak sulit dicapai melihat semua potensi yang ada dapat dimaksimalkan dengan baik.

Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

• Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
• Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
• Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya
• Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Karakteristik Utama Koperasi

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (the dual identity of the member), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (user own oriented firm).

Oleh karena itu:

• Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
• Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai- nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.
• Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
• Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (promotion of the members’ welfare).
• Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non-anggota koperasi.

Koperasi untuk Masyarakat Berkeadilan

Sebuah koperasi (dalam bahasa Inggris cooperative, sering disebut sebagai co-op) adalah sebuah bisnis organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok individu untuk saling menguntungkan mereka. Koperasi didefinisikan oleh ICA (International Cooperative Alliance, badan koperasi dunia) sebagai asosiasi otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan bersama mereka ekonomi, sosial, dan budaya dan aspirasi melalui dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis perusahaan . Sebuah koperasi juga dapat didefinisikan sebagai bisnis yang dimiliki dan dikendalikan sama oleh orang-orang yang penggunaannya jasa atau oleh orang-orang yang bekerja di sana. Koperasi adalah fokus penelitian di bidang ekonomi koperasi.

Kerjasama tanggal kembali sejauh manusia telah mengorganisir untuk saling menguntungkan. Suku diorganisir sebagai struktur koperasi, mengalokasikan pekerjaan dan sumber daya di antara masing-masing perdagangan, lain hanya dengan masyarakat eksternal. Dalam lingkungan pegunungan, perdagangan hanya bisa dipertahankan dalam koperasi terorganisir untuk mencapai kondisi yang berguna jalan buatan seperti Viamala pada 1473. Pra-industri Eropa adalah rumah bagi koperasi pertama dari konteks industri.

Robert Owen (1771 - 1858) adalah seorang pembaru sosial dan pelopor gerakan koperasi. Pada 1761, para Masyarakat Weavers Fenwick dibentuk di Fenwick , Timur Ayrshire , Skotlandia untuk menjual diskon oatmeal untuk pekerja lokal. Layanan yang diperluas untuk mencakup bantuan dengan tabungan dan pinjaman, emigrasi dan pendidikan. Pada tahun 1810, Welsh sosial pembaharu Robert Owen , dari Newtown pada pertengahan Wales , dan rekan-rekannya membeli New Lanark pabrik dari ayah mertuanya Owen David Dale dan mulai memperkenalkan standar ketenagakerjaan yang lebih baik termasuk toko-toko eceran diskon di mana keuntungan yang diteruskan kepada-Nya karyawan. Owen meninggalkan New Lanark untuk mengejar bentuk-bentuk organisasi koperasi dan mengembangkan co-op ide-ide melalui tulisan dan ceramah. Komunitas Koperasi dibentuk di Glasgow , Indiana dan Hampshire , meskipun akhirnya gagal. Pada 1828, William King mendirikan sebuah surat kabar, kooperator ini, untuk mempromosikan pemikiran Owen, karena telah mendirikan toko koperasi di Brighton.

Para Perintis Rochdale Masyarakat Berkeadilan , didirikan pada tahun 1844, biasanya dianggap perusahaan koperasi pertama yang sukses, digunakan sebagai model untuk yang modern koperasi, berikut ' Prinsip Rochdale '. Sekelompok 28 penenun dan pengrajin lain di Rochdale , Inggris menyiapkan masyarakat untuk membuka toko mereka sendiri menjual barang makanan, mereka tidak bisa sebaliknya mampu. Dalam sepuluh tahun ada lebih dari 1.000 koperasi di Inggris.

Acara lainnya seperti pendirian sebuah masyarakat yang ramah oleh Martir Tolpuddle pada tahun 1832-saat kunci dalam penciptaan buruh yang terorganisir dan gerakan konsumen.

Pada tahun akhir abad ke-20, koperasi bersatu untuk mendirikan sejumlah perusahaan sosial lembaga-lembaga yang telah pindah ke mengadopsi model multi-pihak koperasi. Dalam 15 tahun terakhir (1994-2009) yang Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, telah secara bertahap direvisi nasional akuntansi sistem untuk "membuat terlihat" kontribusi peningkatan ekonomi sosial organisasi.

Sketsa Koperasi Pertanian di Masa Depan

Perkembangan koperasi pertanian ke depan digambarkan sebagai “restrukturisasi” koperasi yang ada yang berfokus pada basis penguatan ekonomi untuk mendukung pelayanan pertanian skala kecil. Oleh karena itu konsentrasi ciri umum koperasi pertanian di masa depan adalah koperasi kredit pedesaan, yang menekankan pada kegiatan jasa keuangan dan simpan pinjam sebagai ciri umum. Sekarang saja hampir di semua KUD, unit simpan pinjam telah menjadi motor untuk menjaga kelangsungan hidup Koperasi. Sementara kegiatan pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil menjadi sangat selektif. Hal ini terkait dengan struktur pertanian dan pasar produk pertanian yang semakin kompetitif, termasuk jasa pendukung pertanian (jasa penggilingan dan pelayanan lainnya) yang membatasi insentif berkoperasi.

Koperasi Nelayan karena kekuatan utamanya terletak pada kekuatan monopoli penguasaan pendaratan dan lelang oleh pemerintah, akan sangat di tentukan oleh kebijakan daerah pada siapa hak itu akan diberikan. Pemerintah daerah berpotensi untuk melahirkan pesaing baru dengan membangun pendaratan baru. Dengan pengorganisasian yang berdasarkan kesamaan tempat pendaratan pada dasarnya kekuatannya terletak pada daya tarik tempat pendaratan.

Persoalan yang dihadapi koperasi nelayan di masa mendatang adalah alih fungsi dari sekedar "nelayan tangkap" menjadi “nelayan budidaya” karena hampir sebagian terbesar perairan perikanan pantai sudah di kategorikan overfishing. Fenomena ini juga terjadi di negara maju seperti Kanada, Korsel dan negara-negara Eropa dimana koperasi nelayan sedang menghadapi situasi surut.

Koperasi perkebunan tetap mempunyai prospek yang bagus terutama yang terkait dengan industri pengolahan. Namun dalam situasi kesulitan menarik investasi karena kurangnya insentif, kebangkitan ini akan tertunda. Potensi besar sektor perkebunan untuk memanfaatkan kelembagaan koperasi dapat direalisasi dengan dukungan restrukturisasi status aset anggota dalam koperasi atau pengenalan konsep saham sebagai ekuitas dibanding "simpanan" yang tidak terpindahkan (non-transferable).

Koperasi di subsektor peternakan terutama peternakan sapi perah apapun kebijakan yang ditempuh akan mampu berkembang dengan karakter koperasi yang kental. Prasyarat untuk memajukan koperasi di bidang ini dalam menghadapi persaingan global antara lain:

1. Bebaskan anggota yang ada hingga usahanya minimal skala mikro atau minimal 10 ekor/anggota.
2. Bebaskan setiap koperasi hingga mencapai satuan yang layak sebagai kluster peternakan minimal 15.000liter/hari dan idealnya menuju pada 100.000 liter/hari.
3. Integrasi untuk konsep pertanian dan peternakan agar menjamin kesatuan unit untuk meningkatkan kepadatan investasi pertanian.

Untuk kegiatan pertanian lainnya sebaiknya kita lebih berhati-hati untuk memperkenalkan konsep koperasi dalam kegiatan pertanian. Persyaratan usaha masing-masing anggota, kesesuaian struktur pasar dan keterkaitan jangka panjang antara bisnis anggota dan kegiatan koperasi akan tetap menjadi pertimbangan kepentingan untuk menumbuhkan koperasi pertanian. Pada akhirnya daerah otonom sebagai suatu kesatuan administrasi harus dilihat sebagai basis pemusatan koperasi.

Oleh: Dr. Noer SoetrisnoDeputi Bidang Pengkajian Sumberdaya KUKM
Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Menkop Ingin Tumbuhkan Ratusan Wirausaha Baru

Untuk melahirkan wirausahawan baru. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) RI akan segera meluncurkan program magang nasional. Program ini bertujuan memberikan pelatihan bagi calon wirausaha baru yang mampu bersaing dalam era globalisasi.

Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengatakan, wirausaha merupakan ujung tombak bagi perekonomian nasional. Sebab, jika wirausaha tumbuh, akan mampu menopang perekonomian sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Dampak jangka panjangnya adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Efek sosial kemasyarakatan itulah yang melahirkan program Gerakan Magang Nasional.

"Program ini merupakan salah satu cara untuk memberikan pengetahuan terhadap calon wirausaha. Target kami kaum muda, yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduated (baru lulus, red)," ujar Syarief usai menghadiri acara Ayo Berwirausaha yang digelar Ikatan Keluarga Waralawan Indonesia (IKWI) di Jakarta, kemarin

Menurut beliau. tujuan dari program ini salah satunya mentransfer pengetahuan. Dalam menjalankan program ini, Kementrian akan bekerja sama dengan perusahaan yang telah terbukti secara kualitas untuk memberikan pelatihan kepada peserta. Melalui program magang im, diharapkan mampu membuka wawasan dan memberikan motivasi bagi peserta untuk terjun langsung ke dunia usaha.

"Kila terus berupaya meningkatkan entrepreneur (wirausahawan). Saat ini, entrepreneur yang muncul baru mencapai 0,24 persen. Masih sangat sedikit dibandingkan dengan negara lain seperti China," katanya.

Terkait permodalan bagi calon wirausahawan. Syarief menjelaskan, pemerintah telah berkomitmen menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 20 triliun. Dari target KUR tersebut, yang sudah terealisasi Rp 15 triliun atau 80 persen Hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah menumbuhkembangkan wirausahawan baru.

"Meskipun pada praktiknya KUR tanpa agunan dengan maksimal pinjaman Rp 20 juta masih sulit diterapkan di beberapa daerah, namun kita terus mengeliminir kekurangan itu. Sebab, ini merupakan kebijakan pemerintah yang harus dijalankan".

Diharapkan, gerakan koperasi di Indonesia bisa ikut mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia. Sudah menjadi tuntutan jaman bahwa koperasi harus mampu menerapkan pengelolaan termutakhirkan (modern management) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini. Dalam acara Festival UKM ke-9 yang baru lalu, Menteri Koperasi RI tersebut menyampaikan apresiasinya pada Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara yang menjadi koperasi terdepan dalam memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, bahkan jauh melampaui perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada di Indonesia.

Wajah Koperasi Tani dan Nelayan di Indonesia

Meskipun koperasi pertanian pernah menjadi model pengembangan pada tahun 1960-an hingga awal 70-an, pada dasarnya koperasi pertanian di Indonesia diperkenalkan sebagai bagian dari dukungan terhadap sektor pertanian. Sejak dulu sektor pertanian di Indonesia didekati dengan pembagian atas dasar subsektor, antara lain seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pengenalan dan penggerakan koperasi saat itu mengikuti program pengembangan komoditas yang digagas pemerintah. Dengan demikian terlahirlah koperasi pertanian, koperasi tembakau, koperasi karet, koperasi nelayan dan lain-lain.

Dua jenis koperasi yang tumbuh dari bawah dengan jumlah terbatas saat itu adalah koperasi peternakan sapi perah dan koperasi tebu rakyat. Keduanya memiliki ciri yang sama: menghadapi pembeli tunggal pabrik gula dan konsumen kota.

Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai koperasi berbasis wilayah yang jumlahnya kurang dari 9000 unit dan pendiriannya pun tidak terlalu luas. Sampai menjelang dicabutnya Inpres 4/1984, KUD hanya mewakili 25% dari jumlah koperasi yang ada saat itu, namun dalam hal usaha KUD mewakili sekitar 43% dari seluruh volume usaha koperasi di Indonesia.

Meskipun KUD bukan koperasi pertanian, mengingat basisnya di desa-desa yang mana mayoritas penduduknya adalah petani, secara keseluruhan dibandingkan koperasi lainnya tetap lebih mendekati koperasi pertanian dan karakternya sebagai koperasi berbasis pertanian juga sangat menonjol. Diantara koperasi yang ada di Indonesia yang jumlahnya pada saat ini lebih dari 103 ribu unit, KUD termasuk yang mempunyai jumlah KUD aktif tertinggi yaitu 92% atau sebanyak 7931 unit KUD pada saat ini tidak berbeda dengan koperasi lainnya dan tidak memperoleh privilege khusus, tidak terikat dengan wajib ikut program sektoral, sehingga pada dasarnya sudah menjadi koperasi otonomi yang memiliki rata-rata anggota terbesar.

Pada subsektor pertanian tanaman pangan yang juga disebut sebagai pertanian rakyat praktis menjadi instrumen krusial dalam menggerakkan pembangunan pertanian, terutama untuk mewujudkan swasembada beras. Hal serupa juga diulang oleh pemerintah saat itu dengan mengaitkan dengan pembangunan desa dan tidak lagi terikat ketat dengan Departemen Pertanian seperti pada masa sebelumnya. Tugas koperasi pertanian saat itu adalah untuk menyalurkan sarana produksi pertanian (terutama produk pupuk) dan membantu pemasaran yang berkaitan dengan program pembangunan sektor pertanian dan pengerakannya pada koperasi.

Koperasi pertanian yang digerakan melalui pengembangan kelompok tani setelah keluarnya Inpres 18/1998 mempunyai jumlah yang besar, namun praktis belum memiliki basis bisnis yang kuat dan mungkin sebagian sudah mulai tidak aktif lagi. Usaha mengembangkan koperasi baru di kalangan tani dan nelayan selalu berakhir kurang menggembirakan. Mereka yang berhasil berjumlah terbatas dan belumlah dapat dikelompokkan sebagai koperasi pertanian sebagaimana lazimnya koperasi pertanian lainnya di dunia atau bahkan oleh KUD khusus pertanian yang ada.

Posisi sektor pertanian hingga sekarang tetap merupakan penyedia lapangan kerja terbesar dengan sumbangan terhadap pembentukan produksi nasional kurang dari 19%. Jika dimasukkan keseluruhan kegiatan off form yang terkait dan sering dinyatakan sebagai sektor agribisnis juga hanya mencakup 47%, sehingga dominasi pembentukan nilai tambah pun telah berkurang dibandingkan dengan sektor-sektor di luar sektor pertanian. Isu peran pertanian sebagai penyedia pangan dan bentuk ketahanan pangan juga menurun tingkat kepentingannya.

Ditinjau dari unit usaha pertanian terdapat lebih dari 23 juta unit atau sekitar 59% dari keseluruhan unit usaha yang ada. Di sektor pertanian hanya terdapat 23,76 juta usaha kecil dengan omset dibawah 1 miliar per tahun yang mana sebagian terbesar adalah usaha mikro dengan volume usaha di bawah 50 juta rupiah per tahun. Secara kasar dapat diperhitungkan bahwa hanya sekitar 670 ribu unit usaha kecil di sektor pertanian yang non-usaha mikro, oleh karena itu daya dukungnya sangat lemah dalam berkontribusi bagi kesejahteraan para pekerja. Di lain pihak, penguasaan tanah berdasarkan sensus pertanian 1993 sekitar 43% tanah pertanian berada di tangan 13% rumah tangga dengan pemilikan diatas 1 hektar saja. Sehingga petani besar sebenarnya dapat dilihat sebagai modal potensial untuk menjadi lokomotif pembangunan pertanian.

Problematika sektor pertanian di Indonesia yang akan mempengaruhi corak pengembangan koperasi pertanian dimasa depan adalah issue kesejahteraan petani, peningkatan produksi dalam suasana desentralisasi dan perdagangan bebas. Bukti empiris di dunia Mengungkapkan bahwa pertanian keluarga tidak mampu menopang kesejahteraan yang layak setara dengan sektor lainnya dalam suasana perdagangan bebas. Tema ini menjadi penting dalam melihat arah kebijakan pertanian dalam jangka menengah dan panjang, terutama pada penetapan pilihan sulit yang membelit sektor pertanian akibat berbagai rasionalisasi oleh pemerintah. Kelangsungan hidup koperasi pertanian dimasa lalu sangat terkait politik reservasi tersebut, demikian juga untuk kedepannya merupakan faktor yang sangat menentukan.

Untuk melihat posisi koperasi secara kritis perlu didasarkan pada posisi sektor pertanian yang makin bebas dan terbuka. Berdasarkan pada proses liberalisasi perdagangan yang berdampak pada sektor pertanian dalam bentuk dihapuskan kebijakan perencanaan pertanian yang kaku dan terpokus. Dengan demikian pengekangan program pembangunan pertanian tidak mungkin lagi dijalankan secara bebas, tetapi hanya dapat dilakukan secara lokal dan harus sesuai dengan potensi lokal. Olah karena itu prinsip pengembangan pertanian akan lebih bersifat insentif driven ketimbang program driven seperti di masa lalu. Dengan demikian corak koperasi pertanian akan terbuka tetapi untuk menjamin kelangsungan hidupnya akan terbatas pada sektor selektif yang memenuhi persyaratan tumbuhnya koperasi.

[Baca selanjutnya]

Koperasi sebagai Sistem Ekonomi

Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan politik yang cukup kuat karena memiliki cantolan konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

Dalam wacana sistem ekonomi dunia, koperasi disebut juga sebagai the third way, atau "jalan ketiga", istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yaitu sebagai "jalan tengah" antara kapitalisme dan sosialisme. Walaupun ia sering mengaitkan koperasi dengan nilai dan lembaga tradisional gotong-royong, namun persepsinya tentang koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi modern yang berkembang di Eropa Barat. Ia pernah juga membedakan antara "koperasi sosial" yang berdasarkan asas gotong royong, dengan "koperasi ekonomi" yang berdasarkan asas-asas ekonomi pasar yang rasional dan kompetitif.

Dengan cara itulah sistem koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama atau koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri. Tapi, di negara sosialis seperti RRC, koperasi adalah counterpart sector negara, karena itu koperasi disebut juga sebagai "sektor sosial" (social sector) yang merupakan wadah dari usaha individu dan usaha rumah tangga.

Di negara-negara kapitalis, baik di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Australia, koperasi juga menjadi wadah usaha kecil dan konsumen berpendapatan rendah, Di Jepang, koperasi telah menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian. Di pedesaan Jepang, koperasi menggantikan peranan bank atau menjadi semacam "bank rakyat", yaitu koperasi yang beroperasi dengan sistem perbankan.Karena itu, gagasan sekarang untuk menghapuskan departemen koperasi dan pembinaan usaha kecil dan menengah, bukan hal yang mengejutkan, karena sebelum Orde Baru tidak dikenal kantor menteri negara atau departemen koperasi.

Bahkan, kabinet-kabinet yang dipimpin oleh Bung Hatta sendiri pun tidak ada departemen atau menteri negara yang khusus membina koperasi. Konon, Radius Prawiro, ketika bersama-sama menghadiri sidang IGGI di Den Haag, secara guyon bertanya kepada Bustanil Arifin, Menteri Koperasi saat itu, "Mengapa koperasi cukup maju di Negeri Belanda?" Tanpa menunggu jawaban yang ditanya, Radius yang memang suka humor itu menjawabnya sendiri, "Karena di sini tidak ada departemen koperasi".

Walaupun keterangan mantan Menkeu dan Menko Ekuin itu hanya senda gurau, namun di Belanda yang tidak mengenal departemen atau menteri negara urusan koperasi, koperasi ternyata cukup maju dan menjadi bagian perekonomian yang penting.

Sebenarnya asas kekeluargaan yang menurut keterangan Bung Hatta diambilnya dari Taman Siswa yang menggambarkan hubungan antara murid dan guru sebagai satu keluarga, yang berlawanan dengan hubungan kelas antara buruh dan majikan, terjemahannya dengan istilah modern sebenarnya cooperation atau demokrasi ekonomi yang terdiri dari dua asas yang saling berkaitan, yaitu solidaritas dan individualitas.

Dalam masyarakat dengan ciri rendahnya tingkat trust (amanah) seperti di Indonesia, mungkin koperasi adalah sebuah lembaga yang dapat dipakai untuk membangun mutual-trust, yang merupakan kunci bagi suatu bangsa untuk membangun organisasi skala besar karena koperasi, menurut Bung Hatta, bukan semata-mata lembaga ekonomi, melainkan juga lembaga pendidikan demokrasi.

Koperasi dan Ilusi Kesejahteraan

Koperasi dalam UUD 1945 disebut sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, tetapi dalam praktiknya telah menjadi subordinasi dari kapitalisme yang tak terbendung. Akankah posisi koperasi tetap termarginalkan?

Peringatan Hari Koperasi ke-64, yang jatuh pada 12 Juli ini. memiliki makna reflektif, mengingat watak perekonomian kita saat ini yang dituding banyak pihak berada di arena pasar bebas1 yang hyper competition.

Secara historis, gerakan koperasi yang bertujuan memakmurkan hidup rakyat tumbuh seiring dengan semangat kemerdekaan. Salah satu tujuan kemerdekaan adalah mewujudkan keadilan sosial memberi kemampuan, kesempatan, dan akses yang sama kepada seluruh rakyat dalam memperoleh manfaat ekonomi dan menuai kesejahteraan.

Per definisi, gerakan usaha ekonomi rakyat berbasis kolek-tivisme dan berasas mutual cooperation ini, menurut Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta, bertujuan menjamin kehidupan bangsa yang lebih sejahtera berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong (pidato Bung Hatta dalam memperingati Hari Koperasi, 12 Juli 1977).

Jalan di tempat

Lalu, mengapa gerakan koperasi hingga kini masih jalan di tempat, jika tidak bisa dikatakan mundur? Mengapa pemerintah tak pernah mau mencoba koperasi sebagai altematif untuk menjawab problem kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang kian ekstrem? Apakah koperasi dianggap sebagai ide ilu-lif, sehingga nomenklatur ini sempat akan dicoret oleh para politisi Senayan d.iri kosa kata konstitusi kita dalam proses amendemen UUD 1945 pada awal reformasi lalu?

Secara genealogis, sejak gagasan kemakmuran masyarakat berasaskan prinsip kerja sama (koleklivisme). dimunculkan di Eropa oleh kaum sosialis Fabian (Fabian Society) pada awal abad ke-19, hingga kini, paling tidak telah muncul empat aliran (sclio-ols of thought) yang mendasari pemikiran koperasi sebagai bangun usaha rakyat.

Pertama, aliran cooperative commonwealth school. Mazhab ini memperjuangkan agar prinsip-prinsip dasar koperasi diberlakukan secara luas dan memberi pengaruh signifikan dalam sendi-sendi kehidupan ekonomi negara dan masyarakat.

Kedua, aliran school of modified capitalism yang mengasumsikan koperasi sebagai kapitalisme yang telah diperlunak, suatu sistem ekonomi yang telah terbebas dari ekses negatif kapitalisme. Bagi aliran ini, koperasi adalah sistem yang bisa menjaga dan mempertahankan keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada.

Ketiga, aliran the socialist school, yang mamandjng koperasi sebagai bagian integral dari sistem sosialisme. Dalam konteks sosial, koperasi mencirikan satu aspek penting dari pola relasi masyarakat sosialis. Sementara itu. dalam konteks ekonomi, koperasi adalah partner dari perusahaan-perusahaan negara.

Keempat, aliran cooperative sector school, yang meyakini bahwa sistem koperasi memiliki filosofi yang berbeda dari sistem sosialisme, apalagi kapitalisme.

Koperasi adalah rangkaian prinsip usaha rakyat yang bersifat kolektif, bervisi sosial serta berorientasi transformatif. Koperasi adalah perpaduan rasional sektor usaha negara, swasta, masyarakat.

Jika ditarik ke dalam konteks empirik, aliran pemikiran keempat tampaknya lebih sesuai dengan cita-cita koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional seperti dirumuskan Bung Hatta. Sebab, secara substantif, sistem perekonomian kita sebenarnya adalah perpaduan elegan dari cita-cita sosialisme dan pengakuan negara atas hak milik individu.

Rada sisi lain, ide dasar koperasi juga sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan, seperti penciptaan pasar sosial, pendalaman demokrasi, hubungan kerja yang manusiawi, hak atas pendidikan, lapangan kerja penuh dan angkatan kerja yang terdidik-terampil. pemenuhan jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan, serta kendali penuh negara atas sektor-sektor penting dan strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Gerakan periferal

Kendati nilai-nilai koperasi relevan dengan situasi Indonesia hari ini, tetapi sayangnya, gerakan koperasi lebih terlihat sebagai gejala sosial periferal. Mengutip Arief Budiman (1995), sistem ekonomi Indonesia sejak era Orde Baru pascareformasi masih menunjukkan watak kapitalisme dengan dukungan penuh birokrasi.

Ciri kapitalisme rente itu tampak dari dominasi peran birokrasi dalam urusan ekonomi, kuatnya pengaruh korporasi dan modal global, ketergantungan negara yang tinggi pada utang luar negeri, sikap negara yang cuek terhadap ekonomi biaya tinggi, dan membiarkan ekonomi nasional terus berada di bawah kendali rezim pasar.

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, prinsip dasar koperasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sesungguhnya sejalan dengan gagasan ekonomi modem.

John Maynard Keynes misalnya, meyakini bahwa permintaan efektif pasar merupakan faktor utama yang menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, CK Prahalad [The Fortune at the Bottom of the Py-ramid, 2006) juga menunjukkan pentingnya melibatkan golongan miskin dalam kegiatan ekonomi pasar.

Data Kementerian Koperasi dan UKM (2006-2010) menunjukkan, jumlah anggota koperasi tercatat sekitar 30.461.121 dari sekitar 177.482 unit usaha ko-perasi yang ada. Sementara itu, volume usaha mencapai Rp76.82 triliun, dan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp5.62 triliun.

Sebanyak 30% dari 138.000 koperasi di Indonesia hingga saat ini belum aktif. Salah satu penyebabnya, koperasi kekurangan modal untuk mengembangkan usaha. Dari sisi volume usaha pun. perkoperasian di Indonesia juga masih sangat rendah. Saat ini baru 22% dari masyarakat Indonesia yang sudah dewasa tergabung dalam koperasi.

Persentase ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kondisi di negara-negara maju. Di AS sebanyak 70% dan Singapura 80% warganya yang sudah dewasa tergabung dalam koperasi. Kondisi tersebut berpengaruh pada volume usaha koperasi di seluruh dunia mencapai US$60 triliun per tahun.

Kurang dukungan

Dalam menapaki usianya yang ke-64, kita berharap gerakan koperasi bisa makin membuktikan kiprahnya sebagai lembaga ekonomi rakyat yang tak hanya sanggup menyejahterakan rakyat, tetapi juga bisa memberi kontribusi signifikan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pada era ekonomi, di mana logika kapital dan genre pasar telah menjadi semacam ideologi, kehadiran koperasi kerap dilihat sebagai anomali.

Sebab, koperasi bukanlah unit usaha yang semata berorientasi profit. Visi dasarnya adalah memberi keuntungan dan manfaat bagi seluruh anggotanya. Negara dengan sistem ekonomi terbuka dan pertumbuhan ekonomi tinggi-yang telah mempraktikkan bentuk-bentuk usaha koperasi sejak awal abad ke-19-seperti Jerman, Swedia, Finlandia atau Denmark, telah membukukan peran koperasi sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi negara.

Masalahnya, pemerintah, termasuk institusi perbankan dan dunia usaha, kurang memberi dukungan konkret pada koperasi. Padahal, model bangun usaha rakyat ini sesungguhnya bisa menjadi solusi efektif dalam mengoreksi distorsi pasar, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat.

Melalui visi transformatifnya. gerakan koperasi bisa menjadi metode sekaligus aksi nyata guna melawan sumber-sumber kemiskinan dan bentuk-bentuk ketidakadilan ekonomi yang nyaris kita rasakan setiap hari (red: seperti yang diejawantahkan oleh KERaN, koperasi jejaring ekonomi berbasis IT yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi rakyat).

Kemenkop Minta Pembebasan PPh bagi Usaha Mikro dan UKM

Tak hanya pembebasan pajak bagi industri besar yang sedang dikaji pemerintah. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengaku telah mengusulkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi usaha mikro kecil dan menengah. Tujuannya adalah untuk memberi kesempatan usaha mikro dan UKM bertumbuh dahulu.

Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan menginginkan pembebasan PPh ini berlaku bagi UM KM dengan aset maksimal Rp 2.5 miliar dan omzet hingga Rp 5 miliar. "Usulan pembebasan PPh ini untuk jangka waktu lima hingga delapan tahun," ujarnya seusai rapat koordinasi tentang tar holiday di kantor Menko Perekonomian, Senin (4/7).

Namun, usulan ini masih jauh dari kata final. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro berkata, pembebasan pajak bukan satu-satunya solusi bagi pengembangan sektor yang paling besar menyediakan lapangan kerja itu. Faktor itu antara lain kepastian usaha, keringanan kredit, dan gangguan usaha lain termasuk aneka pungutan liar.

"Intinya, kami tidak ada masalah memberikan insentif pajak, kalau permasalahan struktural lainnya juga dibereskan dalam waktu yang bersamaan," tegas Bambang. Menurutnya, selama ini sudah ada fasilitas pemotongan PPh bagi koperasi dan

UKM yang berbentuk badan usaha. Fasilitas ini tercantum di UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Pada beleid ini. koperasi dan usaha mikro dan UKM yang berbentuk badan usaha dikenakan tarif PPh tunggal sebesar 25%. Namun, apabila peredaran bruto jalani setahun tidak melebihi Rp 50 miliar, mereka mendapat pengurangan separuh pajak itu atau sebesar 12,5%.

Bambang bilang, tak menutup kemungkinan BKF akan memperbaiki skema itu. "Nanti kami kaji. Tapi jangan kemudian pembina UKM dengan mudahnya menyalahkan pajak sebagai penghambat perkembangan UKM," katanya

Pengamat UKM Universitas Trisakti Tulus Tambunan juga mengatakan bahwa pada dasarnya usulan pembebasan PPh tidak masalah meski perlu dipikirkan formula pelaksanaannya. Ia mengusulkan agar pemerintah bisa mengkaji pembebasan PPh ini berdasar komoditas usahanya.

Ditegaskan bahwa pemberian PPh tanpa membereskan masalah UMKM akan menjadi tak berarti. Beliau melihat bahwa usulan pembebasan PPh ini justru jadi salah satu pertanda ketidakberhasilan program insentif UKM lain seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Bisa jadi KUR tidak efektif, makanya UKM mengusulkan opsi pembebasan PPh," jelasnya.

Sumber : Harian Kontan

Akar Gerakan Koperasi

Akar gerakan koperasi dapat ditelusuri ke beberapa pengaruh dan memperluas seluruh dunia. Dalam Anglosphere , pasca- feodal bentuk kerjasama antara pekerja dan pemilik, yang diungkapkan hari ini sebagai "pembagian keuntungan-" dan "surplus sharing" pengaturan, ada sejauh 1795. Pengaruh ideologis kunci pada cabang Anglosphere dari gerakan koperasi, bagaimanapun, adalah penolakan terhadap amal prinsip-prinsip yang didukung kesejahteraan reformasi ketika pemerintah Inggris secara radikal merevisi Hukum Miskin pada tahun 1834. Karena kedua lembaga negara dan gereja mulai rutin membedakan antara 'layak' dan 'tidak layak' miskin, gerakan masyarakat yang ramah tumbuh di seluruh Kerajaan Inggris berdasarkan prinsip mutualitas, berkomitmen untuk menolong diri sendiri dalam kesejahteraan rakyat pekerja.

Masyarakat Ramah didirikan forum melalui mana satu anggota, satu suara dipraktekkan dalam organisasi pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip menantang ide bahwa seseorang harus menjadi pemilik properti sebelum diberikan suara politik. Sepanjang paruh kedua abad kesembilan belas (dan kemudian berulang setiap 20 tahun atau lebih) telah terjadi lonjakan jumlah organisasi koperasi, baik dalam praktek komersial dan masyarakat sipil, operasi untuk memajukan demokrasi dan hak pilih umum sebagai prinsip politik. Masyarakat Homoseksual dan koperasi konsumen menjadi bentuk dominan organisasi antara orang-orang yang bekerja di Anglosphere masyarakat industri sebelum munculnya serikat buruh dan pabrik-pabrik industri. Weinbren melaporkan bahwa pada akhir abad ke-19, lebih dari 80% dari usia kerja laki-laki Inggris dan 90% dari pria Australia usia kerja adalah anggota dari satu atau lebih Masyarakat Ramah.

Dari pertengahan abad kesembilan belas, organisasi saling memeluk ide-ide ini dalam usaha ekonomi, pertama di antara pedagang, dan kemudian di toko-toko koperasi, lembaga pendidikan, lembaga keuangan dan perusahaan industri. Benang umum (diberlakukan dengan cara yang berbeda, dan tunduk pada kendala dari berbagai sistem hukum nasional) adalah prinsip bahwa perusahaan atau asosiasi harus dimiliki dan dikendalikan oleh orang-orang yang dilayaninya, dan berbagi surplus berdasarkan masing-masing anggota "koperasi kontribusi (sebagai buruh, produsen atau konsumen) daripada kapasitas mereka untuk menanamkan modal keuangan.

Gerakan koperasi telah dipicu global oleh ide-ide demokrasi ekonomi . Demokrasi ekonomi adalah sebuah filsafat sosial ekonomi yang menunjukkan perluasan kekuasaan pengambilan keputusan dari pemegang saham minoritas kecil dari perusahaan untuk sebagian besar pemangku kepentingan publik. Ada banyak pendekatan yang berbeda untuk memikirkan dan membangun demokrasi ekonomi. Baik Marxisme dan anarkisme , misalnya, telah dipengaruhi oleh sosialisme utopis , yang didasarkan pada kerjasama sukarela, tanpa pengakuan konflik kelas . Anarkis berkomitmen untuk sosialisme libertarian dan mereka telah difokuskan pada organisasi lokal, termasuk koperasi yang dikelola secara lokal, dihubungkan melalui konfederasi serikat pekerja, koperasi dan masyarakat. Marxis, yang sebagai sosialis juga telah ditahan dan bekerja untuk tujuan demokratisasi hubungan yang produktif dan reproduktif, sering ditempatkan penekanan strategis yang lebih besar pada skala yang lebih besar yang dihadapi organisasi manusia. Ketika mereka memandang kelas kapitalis untuk menjadi prohibitively politik, militer dan budaya dimobilisasi untuk mempertahankan exploitasi kelas pekerja , mereka bertempur di awal abad 20 untuk yang sesuai dari kelas kapitalis kapasitas kolektif politik masyarakat dalam bentuk negara , baik melalui sosialisme demokratis , atau melalui apa yang kemudian dikenal sebagai Leninisme . Meskipun mereka menganggap negara sebagai sebuah institusi tidak perlu menindas, kaum Marxis beranggapan apropriasi lembaga-lembaga kapitalis nasional dan internasional skala dan sumber daya (seperti negara) menjadi pilar pertama yang penting dalam menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk ekonomi solidaristik. Dengan pengaruh menurun dari Uni Soviet setelah 1960-an, strategi sosialis pluralized, meskipun democratizers ekonomi belum belum ditetapkan tantangan mendasar bagi hegemoni global neoliberal kapitalisme.

Pajak UKM Seharusnya Selektif

Kementerian Koperasi dan UKM RI mengusulkan supaya pemungutan pajak diberlakukan kepada usaha yang volume usahanya sudah di atas Rp300 juta per tahun. Pariaman Sinaga, Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi & UKM RI  mengatakan usulan itu berdasarkan aspirasi dari masyarakat pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (UMKM).

"Sebenarnya kami telah menyampaikan permohonan ini kepada pihak Kementerian Keuangan, sudah seharusnya lembaga tersebut segera memberi respons terhadap permintaan itu," ujarnya kemarin.

Sebelumnya Ditjen Pajak merencanakan untuk mengeluarkan kebijakan pemberlakuan khusus pengenaan pajak terhadap UMKM yang langsung mendapat beragam tanggapan dari sektor ekonomi kerakyatan.

Oleh karena itu, Pariaman meminta Kementerian Keuangan untuk secepatnya merespons usulan yang telah disampaikan terhadap rencana pengenaan pajak bagi UMKM. secara khusus terhadap usaha mikro. Menurutnya, insentif pajak bagi KUMKM disampaikan melalui Surat Menteri Koperasi dan UKM No.02/M.KUKM/I/2011 tertanggal 17 Januari 2011 yang ditujukan pada Menteri Keuangan RI.

Dasar penyampaian usulan tersebut mengingat pada hakikatnya KUMKM tidak keberatan atas pengenaan PPh, namun bagi usaha mikro dengan omzet Rp300 juta per tahun diusulkan mendapat fasiltas pembebasan PPh dan PPN berdasarkan kenyataan bahwa usaha mikro belum mendapat fasilitas perpajakan memadai untuk membangun usahanya. Karena itu kriteria ini diusulkan mendapat perlakuan sama terhadap para pengelola warung Tegal (warteg).

"Penerapan pajak terhadap warteg aikan menambah beban konsumen yang sebagaian besar merupakan rakyat kecil."

Bersamaan dengan itu Kemenkop juga meminta untuk diadakan kegiatan edukasi terpadu bagi kalangan pelaku UMKM dan koperasi tentang kesadarannya sebagai wajib pajak. "Dengan demikian akan tercapai komunikasi harmonis dan saling asuh antara petugas pajak dan pelaku KUMKM. Selain itu, lanjut Pariaman, sistem pelaporannya perlu dibuat lebih sederhana. "Jika pelaku usaha mikro diminta melampirkan catatan pembukuan untuk mengisi daftar, mereka justru tambah bingung."

Kewirausahaan Koperasi

Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanianmengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama.

Dari definisi tersebut, beberapa unsur yang harus diperhatikan:

• Kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif
• Tugas utama koperasi adalah mengambil prakarsa inovatif , artinya berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama
• Koperasi harus mempunyai keberanian mengambil risiko
• Kegiatan kewirausahaan koperasi harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan.

Tujuan utama koperasi adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Untuk itu, kewirausahaan dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota, kepengurusan berbasis manajemen modern yang berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis, yaitu orang/pihak yang peduli terhadap pengembangan koperasi.

Dalam salah satu acara Gebyar Wirausaha 2011 yang diselenggerakan oleh Kementrian Koperasi & UKM RI di Bali, Kepala Dinas Perkoperasian Provinsi Bali menyatakan apresiasinya terhadap KERaN / Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara yang ikut berkontribusi dalam acara itu dengan mengirimkan salah satu anggotanya, Bpk. Ingkiriwang Heru Kuncoro, sebagai pembicara yang membagikan pengalamannya dalam membangun wirausaha di bidang otomotif pada peserta seminar. Ini merupakan salah satu contoh konkret peran koperasi dalam memberdayakan ekonomi rakyat lewat pendidikan kewirausahaan.

Pelatihan Nasional Kewirausahaan

Merubah Job Seeker Menjadi Job Maker

Sebagai tindak lanjut dari Gerakan Kewirausahaan Nasional yang dicanangkan Presiden Yudhoyono pada 2 Februari lalu. Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan pelatihan nasional kewirausahaan secara serentak di 33 provinsi mulai 14-15 Juni 2011 bersama dengan 14 Kementerian terkait lainnya dalam upaya meningkatkan jumlah wirausaha baru nasional.

Menurut Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram, tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan wawasan serta mengubah mindset atau pola pikir calon wirausaha dari kalangan terdidik.

Selain itu, lanjut Agus, ada lima unsur vital lainnya. Pertama, memotivasi jiwa wirausaha dan meningkatkan kapasitas SDM. Kedua, membuka akses pembiayaan. Ketiga, memperluas jaringan pemasaran. Keempat, menggalang kemitraan akademisi, pengusaha, dan pemerintah daerah. Kelima, mengaplikasikan teknologi ke dalam wirausaha, atau technopreneur.

Mereka diharapkan lebih mandiri dan bisa beralih dari posisi pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. "Target dari program ini tidak mengharuskan mereka langsung bisa menjadi pelaku usaha baru. Paling tidak ini bisa membuka wawasan mereka untuk memulai usaha, sesuai demean harapan dari pelatihan yang diberikan untuk siap menjadi wirausaha baru didukung dengean akses pembiayaan atau permodalan," papar Agus.

Pelatihan berdurasi sekitar 16 jam, dan secara keseluruhan target pelatihan di seluruh Indonesia menyasar 1.000 orang peserta. Setiap pemerintah provinsi akan memberi dukungan tambahan dalam pelatihan ini.

Setelah mendapat pelatihan, kata Agus, mereka yang terjun menjadi wirausaha akan dituntun untuk mendapatkan modal melalui kredit usaha rakyat (KUR) atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

"Karena salah satu kendala menjadi wirausaha adalah permodalan, maka kita akan lanjutkan ke tahap itu, tak hanya pelatihan saja", tandas Agus lagi.

Agus menjelaskan, saat ini Indonesia membutuhkan wirausaha berkualitas yang mampu bersaing dan memiliki kreativitas dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat "Kita juga masih dihadapkan pada kenyataan tingginya jumlah pengangguran dari kalangan terdidik yaitu lulusan SMA dan perguruan tinggi", kata dia.

Harus diakui, kaum muda di Indonesia kurang berminat menjadi wirausaha dikarenakan sistem pendidikan nasional yang kurang memberikan pengetahuan soft skill, adanya budaya dalam masyarakat, dan tidak memiliki enterpreneurship.

Sementara para pakar ekonomi berpendapat bahwa suatu negara maju dan sejahtera dapat diamati dari berapa besar jumlah pengusahanya, yaitu minimal 2% dari total penduduk. Di negara maju seperti AS, jumlah wirausaha mencapai 11,5% dari total penduduknya. Negara lainnya seperti Singapura 7,2%, Cina dan Jepang 10%.

Menkop Perluas Wawasan Calon Wirausaha

Menteri Kementerian Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mengatakan, pihaknya menggelar Expo Kewirausahaan 2011 di SME Tower Jakarta pada 14-15 Juni 2011.

"Salah satu acaranya berupa pelatihan nasional kewirausahaan dalam upaya meningkatkan jumlah wirausaha baru di Indonesia," kata Sjarifuddin Hasan, ketika membuka Expo Kewirausahaan 2011 di Jakarta, Selasa (14/6).

Ia mengatakan, kegiatan itu salah satunya bertujuan untuk memperluas wawasan serta mengubah pola pikir calon wirausaha dari kalangan terdidik.

"Selain itu, untuk memotivasi jiwa wirausaha dan meningkatkan kapasitas SDM, membuka akses pembiayaan, serta memperluas jaringan pemasaran," ujar Menkop.

Acara itu juga dimaksudkan untuk menggalang kemitraan akademisi, pengusaha, dan pemerintah daerah, serta mengaplikasikan teknologi ke dalam wirausaha atau technopreneur.

Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram menambahkan, melalui acara ini pihaknya mengharapkan generasi muda lebih mandiri dan beralih dariposisi pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.

Ia menjelaskan, target dari program ini tidak mengharuskan mereka langsung bisa menjadi pelaku usaha baru. Palingtidak ini bisa membuka wawasan mereka untuk memulai usaha, sesuai harapan dari pelatihan yang diberikan untuk siap menjadi wirausaha baru didukung dengan akses pembiayaan atau permodalan.

Pelatihan berdurasi sekitar 16 jam, dan secara keseluruhan target pelatihan di seluruh Indonesia menyasar 1.000 orang peserta. Setiap pemerintah provinsi akan memberi dukungan tambahan dalam pelatihan itu.

Setelah mendapat pelatihan, kata Agus, mereka yang terjun menjadi wirausaha akan didampingi untuk bisa mengakses permodalan melalui kredit usaha rakyat (KUR) atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM.

Pada kesempatan yang sama, digelar pameran kewirausahaan yang menampilkan 63 stand yang menawarkan produk wirausahawan, pemberian penghargaan kepada wirausahawan muda yang sukses, penyerahan bantuan permodalan kepada pelaku usaha baru, serta dialog bersama tentang kewirausahaan.

Jaga Kepastian Iklim Usaha

Pemerintah didesak untuk tetap menjaga kepastian iklim usaha di tengah berbagai pergolakan politik internasional. Sudah saatnya Indonesia Incorporated dibangun dengan terus membenahi undang-undang yang menghambat dan peraturan daerah yang tumpang-tindih.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi dalam sambutan pada hari ulang tahun ke-59 Apindo di Jakarta, Senin (31/1), yang dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan, serta mantan Wapres Jusuf Kalla.

Sofjan mengatakan, "Dalam lima tahun, pemerintah menaikkan anggaran belanja sangat besar, dari Rp 400 triliun menjadi Rp 1.200 triliun. Tetapi yang mengherankan, tidak banyak proyek infrastruktur yang terbangun. Begitu pula dengan pekerja sektor informa] yang sampai sekarang masih sekitar 70 persen, tanpa ada peningkatan menjadi pekerja formal."

Sofjan mengajak sesama pengusaha ataupun pemerintah introspeksi terhadap kesalahan dari sistem anggaran belanja yang menyebabkan industri tidaktumbuh secara memuaskan.

Apalagi, kini dunia usaha dibayang-bayangi dengan ketidakpastian. Misalnya, sekitar 3.000 peraturan daerah yang bermasalah, tetapi pemerintah baru membereskan 1.200 perda

Selain itu, ketidakpastian hukum dalam pembebasan lahan dan revisi undang-undang ketenagakerjaan. Bahkan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 Tahun 2010 tentang pengaturan bea masuk juga sangat mengganggu iklim usaha

Menurut Sofjan, zaman kepemimpinan Presiden Soeharto dahulu, pemerintah menjadi lokomotif dari pembangunan ekonomi. Namun, sejak masa Reformasi, khususnya dalam lima tahun terakhir ini, justru pengusaha yang menjadi lokomotif pembangunan ekonomi Indonesia.

Sinergi: Harus Saling Mendukung

Wakil Presiden Boediono mengatakan, slogan "Indonesia Incorporated" adalah cita-cita bersama bangsa ini. Kemitraan antara pemerintah dan pengusaha adalah unsur penting dalam menghadapi ketidakpastian.

"Jangan ragukan pemerintah. Kita maknai slogan itu dengan cara saling mendukung untuk menghadapi ketidakpastian," kata Boediono.

Jusuf Kalla mengatakan, faktor penyebab kekalahan dunia usaha berada di bidang energi. Ini sangat dilematis. Indonesia kaya energi, tetapi harga listrik mahal. Sebab, gas banyak dijual ke asing, begitu pula batu bara

"Faktor lain yang membuat dilematis investasi adalah ketersediaan infrastruktur dan keseriusan pembenahan birokrasi. Soal pajak, misalnya. Oknum semacam Gayus berbuat karena pengusaha duluan yang minta diatur kewajibannya membayar pajak." kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menekankan agar suku bunga bank bisa ditekan lebih rendah lagi supaya banyak kegiatan investasi sehingga dana masyarakat di bank bisa disalurkan ke sektor riil.

Koperasi Dalam Era Otonomi Daerah

Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan mem­berikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sum­ber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Namun kope­rasi akan semakin menghadapi masalah yang lebih intensif de­ngan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi inves­tasi dan skala kegiatan koperasi . Karena azas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Peranan advo­kasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepa­da pemerintah di daerah semakin penting. Dengan demikian peranan pemerintah di tingkat propinsi yang diserahi tugas untuk pengembangan koperasi harus mampu menjalankan fung­si intermediasi semacam ini. Mungkin juga dalam hal lain yang berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur daerah yang semula menjadi kewenangan pusat.

Peranan pengembangan sistem lembaga keuangan koperasi di tingkat Kabupaten / Kota sebagai daerah otonomi menjadi sangat penting. Lembaga keuangan koperasi yang kokoh di daerah otonom akan dapat menjangkau lapisan bawah dari ekonomi rakyat. Disamping itu juga akan mampu berperan menahan arus keluar sumber keuangan daerah. Berbagai studi menunjukan bahwa lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih mampu menahan arus kapital keluar.

Dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk mengha­dapi berbagai rasionalisasi adalah keberadaan lembaga jaminan kre­dit bagi koperasi dan usaha kecil di daerah. Dengan demi­kian kehadiran lembaga jaminan akan menjadi elemen terpenting untuk percepatan perkembangan koperasi di dae­rah. Lembaga jaminan kredit yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah akan dapat mendesentralisasi pengem­bangan ekonomi rakyat dan dalam jangka panjang akan me­num­buhkan kemandirian daerah untuk mengarahkan aliran uang di masing-masing daerah. Dalam jangka menengah kope­rasi juga perlu memikirkan asuransi bagi para penabung.

Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini konsolidasi potensi keuangan, pengem­bangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuat­nya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendo­rong pengem­bang­an lembaga penjamin kredit di daerah.

Struktur Kementrian Koperasi & UKM RI

Tugas Pokok dan Fungsi Kementrian Koperasi & UKM RI

Rumusan Tugas:
Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Rincian Tugas:

1. merumuskan kebijakan pemerintah di bidang pembinaan koperasi dan usaha kecil menengah.
2. mengkoordinasikan dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
3. meningkatkan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.
4. mengkoordinasikan kegiatan operasional lembaga pengembangan sumberdaya ekonomi rakyat.
5. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Wewenang :

1. menetapkan kebijakan di bidang KUKM untuk mendukung pembangunan secara makro.
2. menetapkan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimum yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang KUKM.
3. menyusun rencana nasional secara makro di bidang KUKM.
4. membina dan mengawasi penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang KUKM.
5. mengatur penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang KUKM.
6. menerapkan standar pemberian izin oleh daerah di bidang KUKM.
7. menerapkan kebijakan sistem informasi nasional di bidang KUKM.
8. menerapkan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang KUKM.
9. menerapkan pedoman akuntasi koperasi dan pengusaha kecil menengah.
10. menetapkan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.
11. memberikan dukungan dan kemudahan dalam pengembangan sistem distribusi bagi KUKM.
12. memberikan dukungan dan kemudahan dalam kerjasama antar KUKM serta kerjasama dengan badan lainnya.

Struktur Organisasi Kementrian Koperasi & UKM RI:

Laporan Menteri Koperasi RI tahun 2011

LAPORAN

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pada Acara Rapat Kerja (Retreat)
”Pemantapan Rencana Implementasi Percepatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM”

Jakarta, 14 Mei 2011

Yang Kami hormati:

• Bapak Wakil Presiden RI
• Para Menteri Koordinator pada Kabinet Indonesia Bersatu II
• Para Menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II
• Para Gubernur Provinsi
• Para Kepala Dinas yang Membidangi Koperasi dan UKM
• Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama ingin kami sejenak mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah SWT yang selalu menyertai kita dan atas ridho serta pertolongan-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama pada acara Rapat Kerja (Retreat) ”Pemantapan Rencana Implementasi Percepatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM”

Selanjutnya, atas nama seluruh peserta Rapat Kerja (Retreat), ijinkanlah kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Bapak Wakil Presiden, atas perkenannya untuk hadir, menyampaikan pengarahan dan membuka secara resmi Rapat Kerja (Retreat) “Pemantapan Rencana Implementasi Percepatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM”.
Demikian pula atas kehadiran para Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II dan seluruh stakeholder, dalam acara ini kami mengucapkan terima kasih.

Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami hormati,
Acara yang diselenggarakan pada hari ini adalah merupakan langkah untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan Rapat Kerja Pemerintah (Retreat) dengan dunia usaha yang dilaksanakan di Istana Bogor pada tanggal 20-21 April 2011, yang membahas mengenai Rencana Implementasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Penyelenggaraan Rapat Kerja (Retreat) yang memfokuskan agenda pembahasannya pada percepatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM (KUMKM), ini penting dan strategis artinya mengingat keberadaan dan peran KUMKM, dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi lokal, regional maupun nasional, terutama dalam menggerakkan sektor riil. Oleh sebab itu, pengembangan KUMKM diharapkan mampu memperkuat dan memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat peningkatan kegiatan perekonomian nasional.

Meskipun upaya serta langkah-langkah untuk memberdayakan KUMKM sejauh ini telah banyak dilakukan, namun demikian dengan adanya MP3EI tersebut, maka pemberdayaan KUMKM sebagai komponen yang menopang proses pembangunan ekonomi nasional juga harus dapat dirumuskan strategi percepatan serta langkah-langkah konkrit yang harus ditempuh untuk mewujudkanya.

Oleh sebab itu, dalam rangka percepatan terhadap pencapaian sasaran pemberdayaan KUMKM diperlukan Rencana Implementasi Percepatan Pemberdayaan KUMKM yang tersusun secara komprehensif dan menjadi acuan sekaligus merupakan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
Untuk maksud tersebut, maka perlunya diselenggarakan Rapat Kerja (Retreat) yang memfokuskan pemantapan mengenai Rencana Implementasi Percepatan Pemberdayaan KUMKM, dengan melibatkan Pemerintah, kalangan dunia usaha terutama KUMKM, Akademisi, Pakar dan Praktisi.

Penyelenggaraan acara Retreat dengan melibatkan seluruh stekeholder KUMKM ini merupakan tahap awal dalam proses pemantapan Rencana Implementasi Percepatan Pemberdayaan KUMKM, sehingga diharapkan kesempatan Retreat ini menjadi mediasi untuk dapat menjaring aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami hormati,
Bahwa berbagai kebijakan serta program untuk memberdayakan KUMKM sudah banyak dilakukan, demikian pula hasil-hasil yang telah dicapai dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat khususnya KUMKM.

Meskipun disadari, bahwa apa yang telah dilakukan belum dapat memenuhi keinginan maupun harapan KUMKM sebagai pelaku usaha terbesar jumlahnya dalam perekonomian nasional. Data BPS tahun 2009, dari sisi jumlah menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro sangat dominan, yaitu sebanyak 52,2 juta atau 98,87 %. Sedangkan keberadaan UMKM juga telah memberikan kontribusinya secara nyata dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai lebih dari 96,2 juta orang.

Jumlah UMKM sampai dengan tahun 2010 adalah sebanyak 53,82 juta. Sedangkan jumlah Koperasi sampai dengan akhir tahun 2010 adalah sebanyak 177.482 unit, dan kecenderungannya terus meningkat setiap tahun seiring dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk berkoperasi.

Berkaitan dengan hal itu, ijinkanlah dalam kesempatan ini kami yang mendapat amanah untuk mengkoordinasikan serta melaksanakan program pemberdayaan KUMKM, ingin mencurahkan isi hati kami mengingat bahwa KUMKM yang jumlahnya besar tersebut sesungguhnya sangat menaruh harapan untuk memperoleh sentuhan pembinaan dari Pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM.

Namun demikian, apabila melihat pada anggaran Kementerian Koperasi dan UKM diluar biaya tetap dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar Rp. 663,12 miilliar atau sebesar 42,8%, yaitu pada tahun 2007 sebesar Rp. 1,518 triliun, pada tahun 2008 sebesar Rp. 1,066 triliun, pada tahun 2009 Rp. 800,876 miliar, pada tahun 2010 Rp. 738,184 milliar dan pada tahun 2011 Rp. 855,887 milyar.

Selain itu, beberapa arahan/direktif Bapak Presiden berkaitan dengan program-program “Pro poor”, “Pro job” dan Pro growth” dan directive Bapak Presiden bahwa Program Pengentasan Kemiskinan adalah melalui pemberdayaan KUMKM.

Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami hormati,
Dalam perspektif proses pemantapan Rencana Implementasi Percepatan Pemberdayaan KUMKM Retreat pada hari ini akan dilakukan dengan mekanisme pembahasan yang difokuskan pada beberapa aspek penting yang terkait dengan persoalan KUMKM, yaitu meliputi (1) Kelembagaan dan Debottlenecking Regulasi; (2) Permodalan; (3) Pemasaran; (4) Sumberdaya Manusia; dan (5) Teknologi/Produksi.

Kami mohon bantuan beberapa Menteri terkait, yaitu :
a) Menteri Hukum dan HAM untuk memimpin Diskusi Kelompok tentang Kelembagaan dan Debottlenecking Regulasi.
b) Menteri Keuangan untuk memimpin Diskusi Kelompok tentang Permodalan.
c) Menteri Perdagangan untuk memimpin Diskusi Kelompok tentang Pemasaran.
d) Menteri Pendidikan Nasional untuk memimpin Diskusi Kelompok tentang Sumber Daya Manusia.
e) Menteri Riset dan Teknologi untuk memimpin Diskusi kelompok tentang Teknologi/Produksi.

Dalam kesempatan ini kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden, bahwa dalam pelaksanaan Retreat pada hari ini juga diagendakan pemaparan mengenai Rencana Implementasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, atau yang mewakili. Objektif dan Rencana Implementasi Percepatan Pemberdayaan KUKM adalah merupakan produk bersama dari MP3EI.

Bapak Wakil Presiden, para Menteri dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya, mohon perkenan Bapak Wakil Presiden untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka secara resmi Rapat Kerja (Retreat) Pemantapan Rencana Implementasi Percepatan Pemberdayaan KUMKM.

Wassalamua’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 14 Mei 2011

Menteri Negara Koperasi dan UKM
DR. Syarief Hasan

Percepatan Pemberdayaan Koperasi & UMKM RI

Berikut ini adalah slide presentasi dari Menteri Koperasi RI mengenai pemantapan rencana implementasi percepatan pemberdayaan koperasi & UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia.

Latar belakang: Transformasi ekonomi dirangkum dan diturunkan menjadi 3 strategi utama yaitu Pengembangan 6 koridor ekonomi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua dan Kepulauan Maluku), pengembangan konektifitas intra dan antar koridor, penguatan kapasitas SDM dan IPTEK di koridor. Dalam prosesnya MP3EI melibatkan elemen bangsa baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kalangan pelaku usaha (BUMN dan swasta) namun masih terbatas pada kalangan usaha besar.

Jumlah koperasi periode 2005-2010 mengalami peningkatan sebanyak 42.519 unit atau 31,50 %. Pada kurun waktu 2009-2010 meningkat sebanyak 7.071 unit atau 4,15%. Postur Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM diluar Biaya Tetap dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 663,12 miliar atau 42,8%

Koperasi sebagai Badan Hukum

Sebuah koperasi adalah badan hukum yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis oleh anggotanya. Anggota sering memiliki hubungan erat dengan perusahaan sebagai produsen atau konsumen produk atau jasa, atau sebagai karyawannya.

Di beberapa negara, misalnya Finlandia dan Swedia , ada bentuk-bentuk spesifik dari penggabungan koperasi. Koperasi dapat berbentuk perusahaan dibatasi oleh saham atau jaminan, kemitraan atau asosiasi unincorporated. Di Amerika Serikat , koperasi sering diatur sebagai non-modal perusahaan saham di bawah negara-spesifik hukum koperasi. Namun, mereka juga mungkin asosiasi unincorporated atau perusahaan bisnis seperti perusahaan terbatas atau kemitraan; bentuk tersebut berguna ketika anggota ingin mengizinkan.

Beberapa anggota untuk memiliki saham lebih besar dari kontrol, atau beberapa investor untuk memiliki pengembalian mereka modal yang melebihi tetap bunga, baik yang dapat diperkenankan berdasarkan undang-undang lokal untuk koperasi. Koperasi sering berbagi pendapatan mereka dengan keanggotaan sebagai dividen , yang terbagi di antara anggota sesuai dengan partisipasi mereka dalam perusahaan, seperti patronase, bukan sesuai dengan nilai kepemilikan saham modal mereka (seperti yang dilakukan oleh gabungan saham perusahaan).


Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu:

• Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi;
• Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Sifat Dasar Koperasi

Koperasi cenderung menarik proporsi yang lebih besar atas pekerja kasar dan lebih sedikit pekerja kerah putih dan manajerial dari bentuk badan usaha lainnya. Dalam sebagian besar, ini mungkin disebabkan gagasan di antara banyak koperasi yang, dalam rangka untuk struktur demokrasi yang benar-benar berfungsi untuk beroperasi, tradisional, posisi manajemen khusus harus de-menekankan karena mereka menempatkan non-manajer pada kerugian tentang pengembangan keterampilan dan akses terhadap informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan kemampuan. Sebaliknya, koperasi, menurut standar komparatif, menekankan pengembangan kapasitas pengambilan keputusan untuk semua anggotanya. Memang, salah satu penyebab utama dari kegagalan suatu koperasi adalah kecenderungan pekerja untuk meninggalkan keputusan untuk sejumlah kecil direksi, yang menghasilkan tak terelakkan dalam sebuah struktur yang lebih otoriter dan menghasilkan permusuhan internal.

Pada tingkat yang lebih dasar, pola gambar yang lebih rendah-pekerja terampil mungkin terkait dengan praktek umum mendistribusikan sisa pendapatan (setara kasar profit sharing) kepada karyawan koperasi, prosedur yang sering diformalkan dalam peraturan koperasi. Jumlah ini mungkin persentase tetap atau dapat bervariasi, dan didistribusikan kepada pekerja sebagai pembayaran "bonus". Data komparatif upah untuk pekerja tidak terampil yang bekerja di koperasi dibandingkan perusahaan konvensional menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun, setelah pembayaran bonus diperhitungkan, pendapatan bagi pekerja kerah biru koperasi melebihi rekan-rekan mereka di perusahaan umum. (Dalam banyak kasus, meskipun, ini hanya hasil dari jam kerja lebih lama.)

Distribusi pendapatan dalam koperasi-koperasi produsen adalah terstruktur sepanjang prinsip-prinsip egaliter. Entah tekanan teman sebaya atau peraturan koperasi memastikan bahwa, tergantung pada tingkat keterampilan-mereka, anggota menerima gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama, sementara perbedaan dalam jumlah jam kerja diminimalkan. Sebagian besar koperasi kendala pendapatan diferensial lembaga. Dalam hal proporsi suara, dan tidak seperti perusahaan konvensional, prinsip satu orang satu-suara berlaku independen dari persentase anggota kepemilikan.

Koperasi produsen yang paling menghadapi masalah pelik mempekerjakan pekerja bukan anggota. Dalam kebanyakan kasus pekerja nonanggota menerima pembayaran bonus, tapi karena mereka tidak memiliki saham di perusahaan mereka dikecualikan dari proses partisipatif tersebut, termasuk distribusi saham keuntungan. Kecuali dicatat dalam peraturan, ada built-in insentif bagi koperasi untuk meningkatkan rasio pekerja yang dipekerjakan untuk berbagi-memiliki anggota. Dengan asumsi bahwa tenaga kerja nonanggota kualitas setara dapat dipekerjakan sebagai pekerja baik tambahan atau untuk menggantikan anggota berangkat, maka keuntungan berbagi dibayarkan kepada semua peningkatan anggota yang tersisa bahkan ketika pekerja baru menerima pembayaran bonus. Seiring waktu perilaku seperti dapat menyebabkan transformasi koperasi secara de facto menjadi sebuah perusahaan share-member/owner klasik.

UKM Asean Rumuskan 3 Rekomendasi

Pertemuan pembina UKM Asean merumuskan tiqa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pertemuan tingkat menteri Asean Economic Council besok. I Wayan Dipta, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan ketiga poin penting yang dihasilkan dalam pertemuan di Gedung Smesco UKM Jakarta tersebut terdiri dari Asean policy index, access to finance, dan access fo technology.

"Ketiga usulan ini arahnya pada perjanjian kerja sama komunitas Asean untuk UKM. Rumusan itu akan diteruskan untuk menjadi ketetapan pada pertemuan tingkat menteri pada 5 Mei," ujarnya, kemarin.

Tentang indek kebijakan ter-hadap UKM, akan dimonitor oleh setiap negara anggota Asean, khususnya perkembangan UKM yang akan ditindaklanjuti dengan studi agar ketika memasuki Asean Community 2015, semua sudah siap.

Adapun poin kedua tentang akses pembiayaan, setiap negara juga direkomendasi agar mengembangkan lembaga keuangan yang diperlukan UKM sebagai andalan permodalan, termasuk mendorong kegiatan ekspor.

Menurut Wayan, pada konteks pembiayaan, pemerintahan seluruh anggota Asean diimbau agar tidak memberlakukan sistem birokasi yang pada akhirnya menyulitkan pelaku sektor riil tersebut meningkatkan usahanya.

Seluruh pembina UKM dari kawasan Asean meyakini, setelah pertemuan tingkat menteri pada 5 Mei, setiap keputusan bisa dijalankan dengan baik. Instruksi tersebut akan dilakukan oleh menteri perekonomian masing-masing anggota Asean.

Untuk mengakses pembiayaan, tidak ditetapkan besaran bunganya, karena kebijakan moneter disetiap negara berbeda-beda. Namun, pemerintah diharapkan memfasilitasi akses UKM ke lembaga keuangan perbankan.

Wayan menegaskan poin ketiga rekomendasi, yakni untuk akses teknologi dinilai sangat penting karena dalam Asean Community 2015, setiap pelaku UKM akan disinergikan dengan multi-perusahaan.

"Dengan demikian, kendala pemasaran yang selama ini menjadi salah satu faktor kesulitan UKM untuk mengembangkan kapasitas usahanya, bisa terjawab karena dibantu dengan teknologi informasi," ujar Wayan.

UKM Perhiasan

Sementara itu pelaksanaan ajang Asean Jewellery Expo 2011 ditargetkan menjadi pembelajaran perusahaan perhiasan skala kecil untuk membuat inovasi baru, karena dalam pameran tersebut akan terdapat berbagai model perhiasan dan jenis bahan baku baru.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia Leo Hady mengatakan pihaknya menargetkan 30.000 pengunjung dalam ajang pameran perhiasan tersebut, meningkat 5.000 pengunjung dibandingkan dengan ajang serupa tahun lalu yang mencatat 25.000 pengunjung.

"Tujuan pameran ini tentunya untuk promosi industri perhiasan lokal, karena selama ini kami jarang melakukan promosi, tidak seperti sektor lainnya," ujarnya kemarin.

Beliau memaparkan target dari pameran tersebut para produsen perhiasan skala kecil mendapatkan inspirasi baru untuk membuat model baru setelah melihat jenis dan model perhiasan yang dipamerkan dalam ajang tersebut.

"Kami tidak mengumumkan omzet pameran karena bukan itu tujuannya, misalkan ada pembelian skala kecil di pameran itu, tetapi yang lebih penting kinerja pabrik ke depannya, bukan pada saat pameran itu digelar."

Menurut Leo, hampir seluruh perhiasan yang dijual di Timur Tengah dari Indonesia. "Mereka menempelkan merek saja." Dia berpendapat produk perhiasan Indonesia sudah tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri dan memiliki kualitas yang sama.

Pameran tersebut akan diikuti oleh 120 peserta yang diperkirakan menampilkan 5.000-10.000 koleksi perhiasan. Asean Jewellery Expo, akan mempertemukan pabrikan lokal dengan peserta dari luar negeri untuk saling bertukar informasi mengenai tren perhiasan ke depan.

Menurutnya, tren perhiasan pada 2012 akan diperlihatkan dalam ajang tersebut dengan harga berkisar Rp 100.000 sampai miliaran rupiah.

Dirjen Kerja Sama Asean Kementerian Luar Negeri Jauhari Oratmangun mengatakan dengan jumlah penduduk Asean mencapai 600 juta dan GDP sekitar US$1,8 triliun pada 2010, maka pameran itu cukup menjanjikan.

Pameran tersebut berbarengan dengan penyelenggaraan KTT Asean pada 5-8 Mei di Balai Kartini, Jakarta.