Jaga Kepastian Iklim Usaha

Pemerintah didesak untuk tetap menjaga kepastian iklim usaha di tengah berbagai pergolakan politik internasional. Sudah saatnya Indonesia Incorporated dibangun dengan terus membenahi undang-undang yang menghambat dan peraturan daerah yang tumpang-tindih.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi dalam sambutan pada hari ulang tahun ke-59 Apindo di Jakarta, Senin (31/1), yang dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan, serta mantan Wapres Jusuf Kalla.

Sofjan mengatakan, "Dalam lima tahun, pemerintah menaikkan anggaran belanja sangat besar, dari Rp 400 triliun menjadi Rp 1.200 triliun. Tetapi yang mengherankan, tidak banyak proyek infrastruktur yang terbangun. Begitu pula dengan pekerja sektor informa] yang sampai sekarang masih sekitar 70 persen, tanpa ada peningkatan menjadi pekerja formal."

Sofjan mengajak sesama pengusaha ataupun pemerintah introspeksi terhadap kesalahan dari sistem anggaran belanja yang menyebabkan industri tidaktumbuh secara memuaskan.

Apalagi, kini dunia usaha dibayang-bayangi dengan ketidakpastian. Misalnya, sekitar 3.000 peraturan daerah yang bermasalah, tetapi pemerintah baru membereskan 1.200 perda

Selain itu, ketidakpastian hukum dalam pembebasan lahan dan revisi undang-undang ketenagakerjaan. Bahkan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 Tahun 2010 tentang pengaturan bea masuk juga sangat mengganggu iklim usaha

Menurut Sofjan, zaman kepemimpinan Presiden Soeharto dahulu, pemerintah menjadi lokomotif dari pembangunan ekonomi. Namun, sejak masa Reformasi, khususnya dalam lima tahun terakhir ini, justru pengusaha yang menjadi lokomotif pembangunan ekonomi Indonesia.

Sinergi: Harus Saling Mendukung

Wakil Presiden Boediono mengatakan, slogan "Indonesia Incorporated" adalah cita-cita bersama bangsa ini. Kemitraan antara pemerintah dan pengusaha adalah unsur penting dalam menghadapi ketidakpastian.

"Jangan ragukan pemerintah. Kita maknai slogan itu dengan cara saling mendukung untuk menghadapi ketidakpastian," kata Boediono.

Jusuf Kalla mengatakan, faktor penyebab kekalahan dunia usaha berada di bidang energi. Ini sangat dilematis. Indonesia kaya energi, tetapi harga listrik mahal. Sebab, gas banyak dijual ke asing, begitu pula batu bara

"Faktor lain yang membuat dilematis investasi adalah ketersediaan infrastruktur dan keseriusan pembenahan birokrasi. Soal pajak, misalnya. Oknum semacam Gayus berbuat karena pengusaha duluan yang minta diatur kewajibannya membayar pajak." kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menekankan agar suku bunga bank bisa ditekan lebih rendah lagi supaya banyak kegiatan investasi sehingga dana masyarakat di bank bisa disalurkan ke sektor riil.