Tahun 2011 pemerintah meluncurkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) sebagai program lanjutan dari penciptaan 1.000 sarjana wirausaha baru yang dimotori Kementerian Koperasi dan UKM. Jika sebelumnya 1.000 sarjana wirausaha baru disasar dari kalangan terdidik, kini GKN lebih mengarah kepada masyarakat umum yang belum mempunyai status bekerja.
Selain itu, menyusul sukses tahun lalu, jangkauan GKN juga diperluas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan berkenan meresmikan gerakan tersebut, sebagai salah satu agenda mengurangi angka pengangguran sekaligus kemiskinan.
Momentum tersebut dicetuskan di Gedung Smesco UKM Indonesia, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, yang merupakan pusat dari kegiatan promosi dan pemasaran masyarakat koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (KUMKM).
Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, khususnya pengembangan kewirausahaan di seluruh Tanah Air, Presiden memuji langkah Kemenkop dan UKM yang memprakarsai GKN. Apalagi jika ada semangat tinggi dari generasi muda untuk menjadi entrepreneur atau technopreneur.
Seorang wirausaha, menurut Presiden, adalah orang yang memiliki keinginan, tekad, dan selalu memiliki ide, kreatif dan inovatif. "Berani pula melakukan hal baru yang sebelumnya belum pernah ada"
SBY pun memuji bahwa entrepreneur berani mengambil risiko. "Apakah terobosannya, penemuannya, atau idenya itu berhasil atau tidak di kemudian hari," katanya.
Intinya, entrepreneur adalah seorang yang tidak pasif, tidak mudah menyerah, dan aktif menemukan sesuatu untuk dijadikan karya bagi kemajuan hidupnya.
"Itulah pengertian atau hakikat seorang wirausaha, entrepreneur, ataupun techno-preneur," tutur Presiden.
Dalam konteks bisnis atau dunia ekonomi, seorang wirausaha menemukan produk dan jasa, membuka pasar yang belum ada. "Kalau wirausaha terus berkembang di Indonesia, bisnis atau usaha, maka ekonomi pasti makin bergerak dan berkembang."
Karena itu, Presiden meluruskan bahwa wirausaha ndak identik dengan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Namun ada pertautan yang erat antara wirausaha dan bidang-bidang usaha yang berangkat dari kecil dan tumbuh menjadi usaha besar.
Mengapa pemerintah menginginkankewirausahaan atau enrrepre-neurship makin tumbuh dan berkembang? SBY mengingatkan, karena hakikat pembangunan yang terus dilakukan sejak Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan dirinya sampai ke penggantinya, tujuannya adalah sama.
Mengapa semua pemimpin terus membangun dari masa ke masa? "Jawabannya adalah karena kita ingin kesejahteraan rakyat makin meningkat Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, kesejahteraan rakyat akan makin meningkat manakala kemiskinan juga terus berkurang," jelas SBY.
Namun mengapa masih ada kemiskinan di dunia ini, termasuk Indonesia dengan keluarga miskinnya?
"Mereka miskin karena penghasilannya atau income-nya tidak cukup atau terlalu kecil. Bahkan sebagian keluarga hampir tidak memiliki penghasilan, karena mereka ndak punya pekerjaan atau menganggur."
Apakah pengangguran hanya terjadi di Indonesia? Presiden menjawab tegas Tidak! "Di negara manapun, ada pengangguran, bahkan ketika dunia mengalami krisis tahun 2008, tahun 2009, banyak negara memiliki angka pengangguran jauh lebih tinggi dari Indonesia."
Lantas berapa pengangguran di Indonesia sekarang ini? "Pengangguran sekarang ini atau saudara-saudara kita yang belum mendapatkan pekerjaan berjumlah 8,32 juta atau 7,14%. Angka ini dari BPS tahun 2010,° demikian SBY.
Penduduk Indonesia sekarang berjum-lah 237,8 juta, adapun angkatan kerja sebanyak 1165 juta orang. Artinya orang yang bekerja berjumlah 108,2 juta. Sisanya yang belum bekerja sekitar 8,32 juta orang, itulah pengangguran.
Semua bekerja keras
Untuk mendukung GKN, menurut Presiden, pemerintah, lembaga-lembaga negara, para gubernur, bupati, wali kota, semua pihak harus bekerja keras untuk mengurangi pengangguran dengan cara menciptakan, membuka lapangan kerja yang baru.
Dari 832 juta yang belum beruntung mendapat pekerjaan, sebagian ingin jadi pegawai, jadi guru, menjadi anggota TNI, jadi anggota Polri.
"Boleh saja, tetapi ada batas karena jumlahnya harus sesuai dengan keperluan negara dan anggaran negara. Untuk menjadi pegawai negeri akan terbuka jika ada yang pensiun," kata SBY.
Jumlah pegawai saat ini sekitar 7.663.570 orang yang terdiri dari PNS 4.700.OOO orang, guru dan dosen sekitar 2.000.000, TNI sekitar 464.000, Polri sekitar 412.000.
Karena ada batas penerimaan pegawai, maka sumber potensi yang bisa mengurangi pengangguran adalah menjadi profesional di berbagai organisasi dan perusahaan swasta.
Misalnya di sektor pertanian, industri, bidang jasa. Ruang lain yang terbuka bagi penganggur adalah menjadi pekerja pembangunan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, perumahan, pembangkit listrik. Potensi terakhir menyerap tenaga kerja baru adalah wirausaha.
Pada konteks inilah pentingnya peranan wirausahawan yakni usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi atau UM KMK yang harus ditumbuhkembangkan di seluruh Indonesia.
"Kalau program ini berkembang, berarti ada aktivitas baru. Kalau ada aktivitas baru, berarti ada pekerjaan baru. Kalau ada pekerjaan baru, berarti bisa menerima saudara-saudara kita yang mencari pekerjaan."
Yang menjadi pertanyaan umum, lanjut Presiden, apakah masih ada peluang bagi para wirausaha mengembangkan usahanya pada waktu mendatang? " Jawabannya tentu masih ada karena Indonesia alhamdulillah memiliki sumber daya alam yang besar dibandingkan negara lain, termasuk negara-negara tetangga."
Indonesia juga memiliki sumber daya manusia besar. Dari anatomi demografi nasional, penduduk memiliki produktivitas tinggi. "Ini yang disebut dengan demography deuident. Mereka akan menjadi work force, akan menjadi pekerja-pekerja yang insya Allah akan menggerakkan perekonomian kita."
Teori ekonomi mengatakan, yang namanya high growth manakala pertumbuhan di atas 4%. Alhamdulillah, sekarang ini pertumbuhan Indonesia menuju ke high growth. PDB, GDP juga makin besar, atau setara dengan 700 miliar dolar Amerika Serikat Karena itu Indonesia masuk 20 besar ekonomi dunia (anggota G20).
Kebutuhan barang dan jasa bagi 237 juta manusia yang daya belinya juga makin tinggi, maka demand juga makin tinggi. Artinya diperlukan produk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
Menurut SBY, potensi ekonomi di provinsi, kabupaten, dan kota, baik pertanian, industri maupun jasa, masih bisa dikembangkan. Saat ini belum pada titik optimalnya. Begitu juga peluang bagi para entrepreneur dan technopreneur.
"Mengapa saya mengatakan terbuka bagi wirausaha? Karena pemerintah, dunia usaha, ingin memberi bantuan kepada usaha rintisan baru. Bantuan itu macam-macam seperti pelatihan, pemberian modal, pinjaman, dan lain-lain, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR)," demikian SBY.
Pada akhirnya Presiden menginginkan agar masyarakat bisa memahami bahwa konteks wirausaha sangat penting, karena kalau terjadi usaha baru dan pekerjaan tambahan, otomatis pengangguran terserap, dan kemiskinan berkurang.
Tampilkan postingan dengan label wirausaha. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label wirausaha. Tampilkan semua postingan
Jumat, 05 Agustus 2011
Kamis, 21 Juli 2011
Menkop Ingin Tumbuhkan Ratusan Wirausaha Baru
Untuk melahirkan wirausahawan baru. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) RI akan segera meluncurkan program magang nasional. Program ini bertujuan memberikan pelatihan bagi calon wirausaha baru yang mampu bersaing dalam era globalisasi.
Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengatakan, wirausaha merupakan ujung tombak bagi perekonomian nasional. Sebab, jika wirausaha tumbuh, akan mampu menopang perekonomian sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Dampak jangka panjangnya adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Efek sosial kemasyarakatan itulah yang melahirkan program Gerakan Magang Nasional.
"Program ini merupakan salah satu cara untuk memberikan pengetahuan terhadap calon wirausaha. Target kami kaum muda, yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduated (baru lulus, red)," ujar Syarief usai menghadiri acara Ayo Berwirausaha yang digelar Ikatan Keluarga Waralawan Indonesia (IKWI) di Jakarta, kemarin
Menurut beliau. tujuan dari program ini salah satunya mentransfer pengetahuan. Dalam menjalankan program ini, Kementrian akan bekerja sama dengan perusahaan yang telah terbukti secara kualitas untuk memberikan pelatihan kepada peserta. Melalui program magang im, diharapkan mampu membuka wawasan dan memberikan motivasi bagi peserta untuk terjun langsung ke dunia usaha.
"Kila terus berupaya meningkatkan entrepreneur (wirausahawan). Saat ini, entrepreneur yang muncul baru mencapai 0,24 persen. Masih sangat sedikit dibandingkan dengan negara lain seperti China," katanya.
Terkait permodalan bagi calon wirausahawan. Syarief menjelaskan, pemerintah telah berkomitmen menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 20 triliun. Dari target KUR tersebut, yang sudah terealisasi Rp 15 triliun atau 80 persen Hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah menumbuhkembangkan wirausahawan baru.
"Meskipun pada praktiknya KUR tanpa agunan dengan maksimal pinjaman Rp 20 juta masih sulit diterapkan di beberapa daerah, namun kita terus mengeliminir kekurangan itu. Sebab, ini merupakan kebijakan pemerintah yang harus dijalankan".
Diharapkan, gerakan koperasi di Indonesia bisa ikut mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia. Sudah menjadi tuntutan jaman bahwa koperasi harus mampu menerapkan pengelolaan termutakhirkan (modern management) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini. Dalam acara Festival UKM ke-9 yang baru lalu, Menteri Koperasi RI tersebut menyampaikan apresiasinya pada Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara yang menjadi koperasi terdepan dalam memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, bahkan jauh melampaui perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada di Indonesia.
Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengatakan, wirausaha merupakan ujung tombak bagi perekonomian nasional. Sebab, jika wirausaha tumbuh, akan mampu menopang perekonomian sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Dampak jangka panjangnya adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Efek sosial kemasyarakatan itulah yang melahirkan program Gerakan Magang Nasional.
"Program ini merupakan salah satu cara untuk memberikan pengetahuan terhadap calon wirausaha. Target kami kaum muda, yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduated (baru lulus, red)," ujar Syarief usai menghadiri acara Ayo Berwirausaha yang digelar Ikatan Keluarga Waralawan Indonesia (IKWI) di Jakarta, kemarin
Menurut beliau. tujuan dari program ini salah satunya mentransfer pengetahuan. Dalam menjalankan program ini, Kementrian akan bekerja sama dengan perusahaan yang telah terbukti secara kualitas untuk memberikan pelatihan kepada peserta. Melalui program magang im, diharapkan mampu membuka wawasan dan memberikan motivasi bagi peserta untuk terjun langsung ke dunia usaha.
"Kila terus berupaya meningkatkan entrepreneur (wirausahawan). Saat ini, entrepreneur yang muncul baru mencapai 0,24 persen. Masih sangat sedikit dibandingkan dengan negara lain seperti China," katanya.
Terkait permodalan bagi calon wirausahawan. Syarief menjelaskan, pemerintah telah berkomitmen menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 20 triliun. Dari target KUR tersebut, yang sudah terealisasi Rp 15 triliun atau 80 persen Hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah menumbuhkembangkan wirausahawan baru.
"Meskipun pada praktiknya KUR tanpa agunan dengan maksimal pinjaman Rp 20 juta masih sulit diterapkan di beberapa daerah, namun kita terus mengeliminir kekurangan itu. Sebab, ini merupakan kebijakan pemerintah yang harus dijalankan".
Diharapkan, gerakan koperasi di Indonesia bisa ikut mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia. Sudah menjadi tuntutan jaman bahwa koperasi harus mampu menerapkan pengelolaan termutakhirkan (modern management) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini. Dalam acara Festival UKM ke-9 yang baru lalu, Menteri Koperasi RI tersebut menyampaikan apresiasinya pada Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara yang menjadi koperasi terdepan dalam memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, bahkan jauh melampaui perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada di Indonesia.
Jumat, 17 Juni 2011
Kewirausahaan Koperasi
Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanianmengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama.
Dari definisi tersebut, beberapa unsur yang harus diperhatikan:
Tujuan utama koperasi adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Untuk itu, kewirausahaan dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota, kepengurusan berbasis manajemen modern yang berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis, yaitu orang/pihak yang peduli terhadap pengembangan koperasi.
Dalam salah satu acara Gebyar Wirausaha 2011 yang diselenggerakan oleh Kementrian Koperasi & UKM RI di Bali, Kepala Dinas Perkoperasian Provinsi Bali menyatakan apresiasinya terhadap KERaN / Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara yang ikut berkontribusi dalam acara itu dengan mengirimkan salah satu anggotanya, Bpk. Ingkiriwang Heru Kuncoro, sebagai pembicara yang membagikan pengalamannya dalam membangun wirausaha di bidang otomotif pada peserta seminar. Ini merupakan salah satu contoh konkret peran koperasi dalam memberdayakan ekonomi rakyat lewat pendidikan kewirausahaan.
Dari definisi tersebut, beberapa unsur yang harus diperhatikan:
- Kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif
- Tugas utama koperasi adalah mengambil prakarsa inovatif , artinya berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama
- Koperasi harus mempunyai keberanian mengambil risiko
- Kegiatan kewirausahaan koperasi harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan.
Tujuan utama koperasi adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Untuk itu, kewirausahaan dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota, kepengurusan berbasis manajemen modern yang berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis, yaitu orang/pihak yang peduli terhadap pengembangan koperasi.
Dalam salah satu acara Gebyar Wirausaha 2011 yang diselenggerakan oleh Kementrian Koperasi & UKM RI di Bali, Kepala Dinas Perkoperasian Provinsi Bali menyatakan apresiasinya terhadap KERaN / Koperasi Ekonomi Rakyat Nusantara yang ikut berkontribusi dalam acara itu dengan mengirimkan salah satu anggotanya, Bpk. Ingkiriwang Heru Kuncoro, sebagai pembicara yang membagikan pengalamannya dalam membangun wirausaha di bidang otomotif pada peserta seminar. Ini merupakan salah satu contoh konkret peran koperasi dalam memberdayakan ekonomi rakyat lewat pendidikan kewirausahaan.
Rabu, 15 Juni 2011
Pelatihan Nasional Kewirausahaan
Merubah Job Seeker Menjadi Job Maker
Sebagai tindak lanjut dari Gerakan Kewirausahaan Nasional yang dicanangkan Presiden Yudhoyono pada 2 Februari lalu. Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan pelatihan nasional kewirausahaan secara serentak di 33 provinsi mulai 14-15 Juni 2011 bersama dengan 14 Kementerian terkait lainnya dalam upaya meningkatkan jumlah wirausaha baru nasional.
Sebagai tindak lanjut dari Gerakan Kewirausahaan Nasional yang dicanangkan Presiden Yudhoyono pada 2 Februari lalu. Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan pelatihan nasional kewirausahaan secara serentak di 33 provinsi mulai 14-15 Juni 2011 bersama dengan 14 Kementerian terkait lainnya dalam upaya meningkatkan jumlah wirausaha baru nasional.
Menurut Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram, tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan wawasan serta mengubah mindset atau pola pikir calon wirausaha dari kalangan terdidik.
Selain itu, lanjut Agus, ada lima unsur vital lainnya. Pertama, memotivasi jiwa wirausaha dan meningkatkan kapasitas SDM. Kedua, membuka akses pembiayaan. Ketiga, memperluas jaringan pemasaran. Keempat, menggalang kemitraan akademisi, pengusaha, dan pemerintah daerah. Kelima, mengaplikasikan teknologi ke dalam wirausaha, atau technopreneur.
Mereka diharapkan lebih mandiri dan bisa beralih dari posisi pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. "Target dari program ini tidak mengharuskan mereka langsung bisa menjadi pelaku usaha baru. Paling tidak ini bisa membuka wawasan mereka untuk memulai usaha, sesuai demean harapan dari pelatihan yang diberikan untuk siap menjadi wirausaha baru didukung dengean akses pembiayaan atau permodalan," papar Agus.
Pelatihan berdurasi sekitar 16 jam, dan secara keseluruhan target pelatihan di seluruh Indonesia menyasar 1.000 orang peserta. Setiap pemerintah provinsi akan memberi dukungan tambahan dalam pelatihan ini.
Setelah mendapat pelatihan, kata Agus, mereka yang terjun menjadi wirausaha akan dituntun untuk mendapatkan modal melalui kredit usaha rakyat (KUR) atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
"Karena salah satu kendala menjadi wirausaha adalah permodalan, maka kita akan lanjutkan ke tahap itu, tak hanya pelatihan saja", tandas Agus lagi.
Agus menjelaskan, saat ini Indonesia membutuhkan wirausaha berkualitas yang mampu bersaing dan memiliki kreativitas dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat "Kita juga masih dihadapkan pada kenyataan tingginya jumlah pengangguran dari kalangan terdidik yaitu lulusan SMA dan perguruan tinggi", kata dia.
Harus diakui, kaum muda di Indonesia kurang berminat menjadi wirausaha dikarenakan sistem pendidikan nasional yang kurang memberikan pengetahuan soft skill, adanya budaya dalam masyarakat, dan tidak memiliki enterpreneurship.
Sementara para pakar ekonomi berpendapat bahwa suatu negara maju dan sejahtera dapat diamati dari berapa besar jumlah pengusahanya, yaitu minimal 2% dari total penduduk. Di negara maju seperti AS, jumlah wirausaha mencapai 11,5% dari total penduduknya. Negara lainnya seperti Singapura 7,2%, Cina dan Jepang 10%.
Selain itu, lanjut Agus, ada lima unsur vital lainnya. Pertama, memotivasi jiwa wirausaha dan meningkatkan kapasitas SDM. Kedua, membuka akses pembiayaan. Ketiga, memperluas jaringan pemasaran. Keempat, menggalang kemitraan akademisi, pengusaha, dan pemerintah daerah. Kelima, mengaplikasikan teknologi ke dalam wirausaha, atau technopreneur.
Mereka diharapkan lebih mandiri dan bisa beralih dari posisi pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. "Target dari program ini tidak mengharuskan mereka langsung bisa menjadi pelaku usaha baru. Paling tidak ini bisa membuka wawasan mereka untuk memulai usaha, sesuai demean harapan dari pelatihan yang diberikan untuk siap menjadi wirausaha baru didukung dengean akses pembiayaan atau permodalan," papar Agus.
Pelatihan berdurasi sekitar 16 jam, dan secara keseluruhan target pelatihan di seluruh Indonesia menyasar 1.000 orang peserta. Setiap pemerintah provinsi akan memberi dukungan tambahan dalam pelatihan ini.
Setelah mendapat pelatihan, kata Agus, mereka yang terjun menjadi wirausaha akan dituntun untuk mendapatkan modal melalui kredit usaha rakyat (KUR) atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
"Karena salah satu kendala menjadi wirausaha adalah permodalan, maka kita akan lanjutkan ke tahap itu, tak hanya pelatihan saja", tandas Agus lagi.
Agus menjelaskan, saat ini Indonesia membutuhkan wirausaha berkualitas yang mampu bersaing dan memiliki kreativitas dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat "Kita juga masih dihadapkan pada kenyataan tingginya jumlah pengangguran dari kalangan terdidik yaitu lulusan SMA dan perguruan tinggi", kata dia.
Harus diakui, kaum muda di Indonesia kurang berminat menjadi wirausaha dikarenakan sistem pendidikan nasional yang kurang memberikan pengetahuan soft skill, adanya budaya dalam masyarakat, dan tidak memiliki enterpreneurship.
Sementara para pakar ekonomi berpendapat bahwa suatu negara maju dan sejahtera dapat diamati dari berapa besar jumlah pengusahanya, yaitu minimal 2% dari total penduduk. Di negara maju seperti AS, jumlah wirausaha mencapai 11,5% dari total penduduknya. Negara lainnya seperti Singapura 7,2%, Cina dan Jepang 10%.
Menkop Perluas Wawasan Calon Wirausaha
Menteri Kementerian Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mengatakan, pihaknya menggelar Expo Kewirausahaan 2011 di SME Tower Jakarta pada 14-15 Juni 2011.
"Salah satu acaranya berupa pelatihan nasional kewirausahaan dalam upaya meningkatkan jumlah wirausaha baru di Indonesia," kata Sjarifuddin Hasan, ketika membuka Expo Kewirausahaan 2011 di Jakarta, Selasa (14/6).
Ia mengatakan, kegiatan itu salah satunya bertujuan untuk memperluas wawasan serta mengubah pola pikir calon wirausaha dari kalangan terdidik.
"Selain itu, untuk memotivasi jiwa wirausaha dan meningkatkan kapasitas SDM, membuka akses pembiayaan, serta memperluas jaringan pemasaran," ujar Menkop.
Acara itu juga dimaksudkan untuk menggalang kemitraan akademisi, pengusaha, dan pemerintah daerah, serta mengaplikasikan teknologi ke dalam wirausaha atau technopreneur.
Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram menambahkan, melalui acara ini pihaknya mengharapkan generasi muda lebih mandiri dan beralih dariposisi pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.
Ia menjelaskan, target dari program ini tidak mengharuskan mereka langsung bisa menjadi pelaku usaha baru. Palingtidak ini bisa membuka wawasan mereka untuk memulai usaha, sesuai harapan dari pelatihan yang diberikan untuk siap menjadi wirausaha baru didukung dengan akses pembiayaan atau permodalan.
Pelatihan berdurasi sekitar 16 jam, dan secara keseluruhan target pelatihan di seluruh Indonesia menyasar 1.000 orang peserta. Setiap pemerintah provinsi akan memberi dukungan tambahan dalam pelatihan itu.
Setelah mendapat pelatihan, kata Agus, mereka yang terjun menjadi wirausaha akan didampingi untuk bisa mengakses permodalan melalui kredit usaha rakyat (KUR) atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM.
Pada kesempatan yang sama, digelar pameran kewirausahaan yang menampilkan 63 stand yang menawarkan produk wirausahawan, pemberian penghargaan kepada wirausahawan muda yang sukses, penyerahan bantuan permodalan kepada pelaku usaha baru, serta dialog bersama tentang kewirausahaan.
"Salah satu acaranya berupa pelatihan nasional kewirausahaan dalam upaya meningkatkan jumlah wirausaha baru di Indonesia," kata Sjarifuddin Hasan, ketika membuka Expo Kewirausahaan 2011 di Jakarta, Selasa (14/6).
Ia mengatakan, kegiatan itu salah satunya bertujuan untuk memperluas wawasan serta mengubah pola pikir calon wirausaha dari kalangan terdidik.
"Selain itu, untuk memotivasi jiwa wirausaha dan meningkatkan kapasitas SDM, membuka akses pembiayaan, serta memperluas jaringan pemasaran," ujar Menkop.
Acara itu juga dimaksudkan untuk menggalang kemitraan akademisi, pengusaha, dan pemerintah daerah, serta mengaplikasikan teknologi ke dalam wirausaha atau technopreneur.
Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram menambahkan, melalui acara ini pihaknya mengharapkan generasi muda lebih mandiri dan beralih dariposisi pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.
Ia menjelaskan, target dari program ini tidak mengharuskan mereka langsung bisa menjadi pelaku usaha baru. Palingtidak ini bisa membuka wawasan mereka untuk memulai usaha, sesuai harapan dari pelatihan yang diberikan untuk siap menjadi wirausaha baru didukung dengan akses pembiayaan atau permodalan.
Pelatihan berdurasi sekitar 16 jam, dan secara keseluruhan target pelatihan di seluruh Indonesia menyasar 1.000 orang peserta. Setiap pemerintah provinsi akan memberi dukungan tambahan dalam pelatihan itu.
Setelah mendapat pelatihan, kata Agus, mereka yang terjun menjadi wirausaha akan didampingi untuk bisa mengakses permodalan melalui kredit usaha rakyat (KUR) atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM.
Pada kesempatan yang sama, digelar pameran kewirausahaan yang menampilkan 63 stand yang menawarkan produk wirausahawan, pemberian penghargaan kepada wirausahawan muda yang sukses, penyerahan bantuan permodalan kepada pelaku usaha baru, serta dialog bersama tentang kewirausahaan.
Jumat, 15 April 2011
Kemenkop Galakkan Diklat Wirausaha
Kementerian Koperasi dan UKM RI akan menggalakkan pelatihan kewirausahaan (entrepreneurship) di berbagai daerah guna mencetak lebih banyak pengusaha yang mampu menciptakan lapangan kerja.
"Program pelatihan untuk pelatih (Training for Trainer) akan kami realisasikan dalam waktu dekat di setiap provinsi dan setelah mengikuti pelatihan enrre-preneurship, proposal bisnis peserta yang terbaik akan dibantu sehingga usai pelatihan ada kelanjutan untuk mewujudkan usaha," ujar Menkop Sjarifuddin Hasan seusai bertemu Ciputra sebagai perintis pendidikan kewirausahaan, kemarin.
Menurut Sjarifuddin, pihaknya mendukung upaya Universitas Ciputra Entrepreneurs Center (UCEC) memberikan pendidikan kewirausahaan sejak awal karena harus ada perubahan pola pikir dan budaya bagi generasi muda.
"Jumlah entrepreneur di Indonesia masih sangat minim hanya, 0,1% dari jumlah penduduk sedangkan Singapura sudah 7% dan AS mencapai 12%. Jadi kalau mau terobosan dan mengejar ketertinggalan memang perlu dilatih sejak usia dini."
"Kami mendukung upaya Ciputra agar pemerintah mau menginvestasikan 10% dana pendidikan dari APBN untuk mengembangkan entrepreneurship di Tanah Air. Hasilnya konkret sehingga jika semua pemangku kepentingan punya misi yang sama maka kita\dengan cepat dapat mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan."
Menkop menilai entrepreneurship harus menjadi gerakan nasional sehingga hasilnya juga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang menjadi lebih sejahtera karena mampu mandiri.
Menyinggung alokasi dana pendidikan entrepreneurship secara nasional sebesar Rp20 triliun per tahun, Ciputra menegaskan bahwa investasi pemerintah jika dapat dikeluarkan selama 5 tahun pertama maka pada tahun keenamnya sudah akan muncul ribuan masyarakat Indonesia yang mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja.
"Pemerintah harus serius alokasikan dana itu dan mengupayakan pendidikan entrepreneur sejak masa taman kanak-kanak. Kalau belajar baru mulai di perguruan tinggi hasilnya adalah pengusaha UKM. Tapi kalau belajarnya dari TK maka pada usia 20 tahunan sudah muncul Ciputra-Ciputra baru," katanya.
"Program pelatihan untuk pelatih (Training for Trainer) akan kami realisasikan dalam waktu dekat di setiap provinsi dan setelah mengikuti pelatihan enrre-preneurship, proposal bisnis peserta yang terbaik akan dibantu sehingga usai pelatihan ada kelanjutan untuk mewujudkan usaha," ujar Menkop Sjarifuddin Hasan seusai bertemu Ciputra sebagai perintis pendidikan kewirausahaan, kemarin.
Menurut Sjarifuddin, pihaknya mendukung upaya Universitas Ciputra Entrepreneurs Center (UCEC) memberikan pendidikan kewirausahaan sejak awal karena harus ada perubahan pola pikir dan budaya bagi generasi muda.
"Jumlah entrepreneur di Indonesia masih sangat minim hanya, 0,1% dari jumlah penduduk sedangkan Singapura sudah 7% dan AS mencapai 12%. Jadi kalau mau terobosan dan mengejar ketertinggalan memang perlu dilatih sejak usia dini."
"Kami mendukung upaya Ciputra agar pemerintah mau menginvestasikan 10% dana pendidikan dari APBN untuk mengembangkan entrepreneurship di Tanah Air. Hasilnya konkret sehingga jika semua pemangku kepentingan punya misi yang sama maka kita\dengan cepat dapat mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan."
Menkop menilai entrepreneurship harus menjadi gerakan nasional sehingga hasilnya juga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang menjadi lebih sejahtera karena mampu mandiri.
Menyinggung alokasi dana pendidikan entrepreneurship secara nasional sebesar Rp20 triliun per tahun, Ciputra menegaskan bahwa investasi pemerintah jika dapat dikeluarkan selama 5 tahun pertama maka pada tahun keenamnya sudah akan muncul ribuan masyarakat Indonesia yang mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja.
"Pemerintah harus serius alokasikan dana itu dan mengupayakan pendidikan entrepreneur sejak masa taman kanak-kanak. Kalau belajar baru mulai di perguruan tinggi hasilnya adalah pengusaha UKM. Tapi kalau belajarnya dari TK maka pada usia 20 tahunan sudah muncul Ciputra-Ciputra baru," katanya.
Jumat, 08 April 2011
Membentuk Entrepreneurship Mahasiswa
Ternyata dari lebih dari 231 juta penduduk Indonesia, hanya terdapat 64.240 unit usaha berskala kecil menengah dan besar atau kurang dari seperempat persen total penduduk Indonesia. Padahal suatu negara hanya bisa maju jika jumlah wirausahanya sebesar minimal 2 persen dari total penduduknya. "Untuk memenuhi itu, Indonesia membutuhkan sebanyak 4,07 juta wirausaha baru," demikian diungkapkan Syarief Hasan Menteri Koperasi dan UKM seperti dipublikasikan di Media Indonesia tgl. 30/10/2010.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, sampai dengan Februari 2010 tingkat pengangguran terbuka di Tanah Air mencapai 7,41 perssen atau 8,95 juta jiwa, turun dibanding Agustus 2009 sejumlah 7,87 persen, akan tetapi secara populasi masih tetap besar. Ironisnya, nyaris separuhnya adalah dari lulusan jenjang pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi.
Oleh sebab itulah pembentukan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) di kalangan kampus yang telah dan tengah dilakukan perlu terus-menerus diwujudkan menjadi program andalan. Keberhasilan membentuk jiwa kewirausahaan di kalangan akademis merupakan salah satu cara menekan angka pengangguran sekaligus menekan kebutuhan empat juta wirausahawan baru sebagaimana diungkap Menteri KUKM.
Lingkungan Yang Mendukung
Kenyataan menunjukkan, lingkungan kampus belum sepenuhnya "sadar" arti penting membentuk jiwa kewirausahaan. Menumbuhkembangkanjiwa kewirausahaan memerlukan medium pembelajaran seperti melalui kegiatan simulasi bisnis yang dilakukan secara kelompok di lingkungan kampus.
Namun berdasarkan pengalaman empiris, pihak kampus belum terbiasa dengan kegiatan ini dan masih dianggap semacam pedagang kaki lima. Sementara contoh menunjukkan, pengusaha sukses bermula dari usaha kecil Mahasiswa yang meluncurkan produk bisnisnya perlu mendapatkan masukan untuk pengembangan produk lebih baik
Dahulu kita beranggapan bahwa menjadi pengusaha (entrepreneur) tergantung bakat dan garis keturunan. Salah kaprah masyarakat ini memunculkan stereotipe bahwa hanya etnis tertentu tertentu yang mampu berbisnis. Masyarakat awam berpandangan, pengusaha dilahirkan dan tidak dapat dididik, seakan pengaruh faktor genetik dan sifat yang dibawa sejak lahir mendominasi seseorang sukses dalam berwirausaha. Dengan kata lain, menjadi pengusaha tidak bisa melalui lembaga pendidikan.
Namun tokoh pengusaha sukses sekelas Ciputra menampik anggapan itu. Bahkan ia membuat perguruan tinggi sendiri yang berparadigma entre-prenewship. Sampai kini Universitas Ciputra konsisten de ngan berbagai program ang membentuk jiwa entrepreneur-ship atau kewirausahaan para mahasiswanya.
Sebelumnya, . pada akhir 1970-an dan di awal 1980-anpernah berdiri Akademi Wirausaha Indonesia di Jakarta. Semangat menggebu-gebu untuk mencetak wirausahawan andal tetapi ndak dibarengi dengan alat kelengkapan, sistem pendidikan, kebijakan, komitmen tinggi yang memadai berujung pada penutupan lembaga pendidikan kewirausahaan ini. Sejak beberapa tahun lalu, sejumlah perguruan tinggi telah mencanangkan berbagai pro-gram kewirausahaan mahasiswa. Sejumlah Universitas bahkan telah memasukkan materi kewirausahaan sebagai matakuliah yang wajib diikuti mahasiswa. Namun, tidak semua universitas siap dengan gagasan mulia ini karena kesulitan menemukan pengampu (dosen) matakuliah kewirausahaan yang cocok dengan karakter matakuliah.
Praktisi atau pelaku bisnis mungkin bisa didayagunakan sebagai salah satu narasumber,tapi belum tentu tepat untuk menjadi dosen (pengampu) matakuliah itu. Sebab, mendidik mahasiswa agar memiliki jiwa entrepreneurship bukanlah sesuatu yang gampang. Diperlukan dosen yang memiliki kemampuan memotivasi orang lain selain juga berjiwa entrepreneurship.
Karena itu, dosen seharusnya memiliki penguasaan praktis tentang psikologi, komu-nikasi/presentasi efektif, dan manajemen bisnis, sekaligus sebagai inspirator bagi mahasiswa untuk mengubah paradigma yang erat melekat dalam diri mahasiswa kita saat ini, yakni mencari pekerjaan (job seeker).
Tentu, dalam berwirausaha modal uang tidak selamanya mutlak dibutuhkan. Berbagai kiat dapat dipelajari dan ditiru dari para pengusaha sukses. Tidak memiliki produk atau barang sendiri bukan berarti kita tidak bisa berwirausaha, karena bisa menjualkan barang orang lain, yaitu berbisnis dengan menggunakan produk (barang) orang lain.
Memang, barang yang sudah berada di tangan tidak harus kita sendiri yang menjualnya. Kita bisa melibatkan orang lain, khususnya mereka yang mempunyai jaringan penjualan luas. Berbagai outlet penjualan produk konsumtif biasa menerima barang-barang dari luar outlet dengan sistem bagi hasil, titip jual atau konsinyasi.
Bahkan bukan tidak mungkin jika barangnya memang benar-benar dicari konsumen, maka toko atau outlet akanmembeli barang yang ditawarkan itu secara tunai Apabila produk yang dijual berkualitas baik dengan harga kompetitif, orang akan membeli. Kian banyak barang kita dijualkan orang lain, akan makin besar total penjualan. Jadi kita tidak mesti menjual barang dagangan sendiri tetapi bisa memanfaatkan tenaga atau outlet orang lain.
Bagaimana jika kita tidak memiliki uang untuk berbisnis tetapi mempunyai ide produk, jaringan penjualan dan atau pasar yang tersedia? Asalkan kita berani dan yakin serta dapat dipercaya, tentu tidak sulit menggandeng pemilik modal yang bersedia menggelontorkan dananya kepada kita. Inilah yang disebut dengan berbisnis dengan modal dari orang lain termasuk dari perbankan.
Di kalangan perguruan tinggi dewasa ini tersedia alokasi anggaran melalui program kewirausahaan mahasiswa (PKM). Kerja sama antara pemerintah dan universitas atas bisnis yang dirintis mahasiswa diwujudkan dalam bentuk ketersediaan dana. Sebagaimana pemerintah juga menyiapkan bantuan modal bagi para UMKM melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat).
Setelah program ini terealisasi diperlukan langkah selanjutnya, yakni kepeduliaan pemangku kepentingan seperti pemerintah, perbankan, KADIN dan pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha-usaha UKM mahasiswa menjadi lebih berkembang dan dikelola secara profesional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, sampai dengan Februari 2010 tingkat pengangguran terbuka di Tanah Air mencapai 7,41 perssen atau 8,95 juta jiwa, turun dibanding Agustus 2009 sejumlah 7,87 persen, akan tetapi secara populasi masih tetap besar. Ironisnya, nyaris separuhnya adalah dari lulusan jenjang pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi.
Oleh sebab itulah pembentukan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) di kalangan kampus yang telah dan tengah dilakukan perlu terus-menerus diwujudkan menjadi program andalan. Keberhasilan membentuk jiwa kewirausahaan di kalangan akademis merupakan salah satu cara menekan angka pengangguran sekaligus menekan kebutuhan empat juta wirausahawan baru sebagaimana diungkap Menteri KUKM.
Lingkungan Yang Mendukung
Kenyataan menunjukkan, lingkungan kampus belum sepenuhnya "sadar" arti penting membentuk jiwa kewirausahaan. Menumbuhkembangkanjiwa kewirausahaan memerlukan medium pembelajaran seperti melalui kegiatan simulasi bisnis yang dilakukan secara kelompok di lingkungan kampus.
Namun berdasarkan pengalaman empiris, pihak kampus belum terbiasa dengan kegiatan ini dan masih dianggap semacam pedagang kaki lima. Sementara contoh menunjukkan, pengusaha sukses bermula dari usaha kecil Mahasiswa yang meluncurkan produk bisnisnya perlu mendapatkan masukan untuk pengembangan produk lebih baik
Dahulu kita beranggapan bahwa menjadi pengusaha (entrepreneur) tergantung bakat dan garis keturunan. Salah kaprah masyarakat ini memunculkan stereotipe bahwa hanya etnis tertentu tertentu yang mampu berbisnis. Masyarakat awam berpandangan, pengusaha dilahirkan dan tidak dapat dididik, seakan pengaruh faktor genetik dan sifat yang dibawa sejak lahir mendominasi seseorang sukses dalam berwirausaha. Dengan kata lain, menjadi pengusaha tidak bisa melalui lembaga pendidikan.
Namun tokoh pengusaha sukses sekelas Ciputra menampik anggapan itu. Bahkan ia membuat perguruan tinggi sendiri yang berparadigma entre-prenewship. Sampai kini Universitas Ciputra konsisten de ngan berbagai program ang membentuk jiwa entrepreneur-ship atau kewirausahaan para mahasiswanya.
Sebelumnya, . pada akhir 1970-an dan di awal 1980-anpernah berdiri Akademi Wirausaha Indonesia di Jakarta. Semangat menggebu-gebu untuk mencetak wirausahawan andal tetapi ndak dibarengi dengan alat kelengkapan, sistem pendidikan, kebijakan, komitmen tinggi yang memadai berujung pada penutupan lembaga pendidikan kewirausahaan ini. Sejak beberapa tahun lalu, sejumlah perguruan tinggi telah mencanangkan berbagai pro-gram kewirausahaan mahasiswa. Sejumlah Universitas bahkan telah memasukkan materi kewirausahaan sebagai matakuliah yang wajib diikuti mahasiswa. Namun, tidak semua universitas siap dengan gagasan mulia ini karena kesulitan menemukan pengampu (dosen) matakuliah kewirausahaan yang cocok dengan karakter matakuliah.
Praktisi atau pelaku bisnis mungkin bisa didayagunakan sebagai salah satu narasumber,tapi belum tentu tepat untuk menjadi dosen (pengampu) matakuliah itu. Sebab, mendidik mahasiswa agar memiliki jiwa entrepreneurship bukanlah sesuatu yang gampang. Diperlukan dosen yang memiliki kemampuan memotivasi orang lain selain juga berjiwa entrepreneurship.
Karena itu, dosen seharusnya memiliki penguasaan praktis tentang psikologi, komu-nikasi/presentasi efektif, dan manajemen bisnis, sekaligus sebagai inspirator bagi mahasiswa untuk mengubah paradigma yang erat melekat dalam diri mahasiswa kita saat ini, yakni mencari pekerjaan (job seeker).
Tentu, dalam berwirausaha modal uang tidak selamanya mutlak dibutuhkan. Berbagai kiat dapat dipelajari dan ditiru dari para pengusaha sukses. Tidak memiliki produk atau barang sendiri bukan berarti kita tidak bisa berwirausaha, karena bisa menjualkan barang orang lain, yaitu berbisnis dengan menggunakan produk (barang) orang lain.
Memang, barang yang sudah berada di tangan tidak harus kita sendiri yang menjualnya. Kita bisa melibatkan orang lain, khususnya mereka yang mempunyai jaringan penjualan luas. Berbagai outlet penjualan produk konsumtif biasa menerima barang-barang dari luar outlet dengan sistem bagi hasil, titip jual atau konsinyasi.
Bahkan bukan tidak mungkin jika barangnya memang benar-benar dicari konsumen, maka toko atau outlet akanmembeli barang yang ditawarkan itu secara tunai Apabila produk yang dijual berkualitas baik dengan harga kompetitif, orang akan membeli. Kian banyak barang kita dijualkan orang lain, akan makin besar total penjualan. Jadi kita tidak mesti menjual barang dagangan sendiri tetapi bisa memanfaatkan tenaga atau outlet orang lain.
Bagaimana jika kita tidak memiliki uang untuk berbisnis tetapi mempunyai ide produk, jaringan penjualan dan atau pasar yang tersedia? Asalkan kita berani dan yakin serta dapat dipercaya, tentu tidak sulit menggandeng pemilik modal yang bersedia menggelontorkan dananya kepada kita. Inilah yang disebut dengan berbisnis dengan modal dari orang lain termasuk dari perbankan.
Di kalangan perguruan tinggi dewasa ini tersedia alokasi anggaran melalui program kewirausahaan mahasiswa (PKM). Kerja sama antara pemerintah dan universitas atas bisnis yang dirintis mahasiswa diwujudkan dalam bentuk ketersediaan dana. Sebagaimana pemerintah juga menyiapkan bantuan modal bagi para UMKM melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat).
Setelah program ini terealisasi diperlukan langkah selanjutnya, yakni kepeduliaan pemangku kepentingan seperti pemerintah, perbankan, KADIN dan pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha-usaha UKM mahasiswa menjadi lebih berkembang dan dikelola secara profesional.
Sabtu, 02 April 2011
SBY: Wirausaha Pahlawan Ekonomi Rakyat
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa wirausaha merupakan pahlawan ekonomi rakyat. Presiden meminta semua pihak agar mengembangkan kewirausahaan sebagai upaya mendapatkan penghasilan karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas.
"Masih terbuka peluang dan kesempatan bagi pengusaha dan calon pengusaha untuk mengembangkan bisnis di Indonesia karena Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang besar dibandingkan banyak negara serta sumber daya manusia (SDM)," katanya saat mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di gedung UKM Convention Center Smesco, Jakarta, Rabu (2/2).
Selain alasan SDA dan SDM, menurut Presiden, peluang berwirausaha akan semakin besar bila pengusaha maupun calon pengusaha mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor pendukung lain adalahperekonomian Indonesia di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi terus tumbuh menuju high growth.
"Pemerintah dan dunia usaha juga ingin memberi bantuan kepada usaha rintisan baru, seperti berupa pelatihan, modal, pinjaman, dan kredit usaha rakyat," ujar Presiden. Menurutnya, wirausaha sangat penting. Kalau tercipta usaha baru, otomatis pengangguran akan terserap dan kemiskinan akan berkurang.
"Wirausaha, pahlawan ekonomi rakyat," katanya. Masih ada penduduk miskin, menurut Presiden, karena tidak ada penghasilan. Solus; cepat adalah berwirausaha, karena itu berperan menciptakan peluang kerja baru.
Hadir dalam acara ini antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Mensesneg Sudi Silalahi, Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua MK Mahfud MD, Ketua KY Erman Suparman, serta Ketua DPD Irman Gusman.
Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengatakan saat ini jumlah wirausaha di Tanah Air baru 0,24 persen dari total po-pulasi penduduk. Padahal, agar disebut sebagai negara maju, diperlukan sedikitnya dua persen wirausaha dari total penduduk. "Melalui GKN ini, kita berharap dapat meningkatkan jumlah wirausaha, minimal dua persen dari total penduduk," katanya. Sehingga jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan dapat ditekan.
Ditanya program GKN, Syarifuddin menjelaskan, di antaranya program pengembangan SDM, peningkatan program pembiayaan, dan pemasaran bagi calon wirausaha.
"Seluruh kementerian bersinergi dengan BUMN, perbankan, dan organisasi masyarakat dengan satu tujuan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan eksistensi GKN," katanya.
Selain itu, berbagai program yang digulirkan pemerintah antara lain program wirausaha 1.000 sarjana, pelatihan kewirausahaan, PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), program pembiayaan CSR, PNPM Mandiri, hingga kredit usaha rakyat (KUB) ditarget Rp 20 triliun tanpa jaminan.
"Masih terbuka peluang dan kesempatan bagi pengusaha dan calon pengusaha untuk mengembangkan bisnis di Indonesia karena Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang besar dibandingkan banyak negara serta sumber daya manusia (SDM)," katanya saat mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di gedung UKM Convention Center Smesco, Jakarta, Rabu (2/2).
Selain alasan SDA dan SDM, menurut Presiden, peluang berwirausaha akan semakin besar bila pengusaha maupun calon pengusaha mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor pendukung lain adalahperekonomian Indonesia di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi terus tumbuh menuju high growth.
"Pemerintah dan dunia usaha juga ingin memberi bantuan kepada usaha rintisan baru, seperti berupa pelatihan, modal, pinjaman, dan kredit usaha rakyat," ujar Presiden. Menurutnya, wirausaha sangat penting. Kalau tercipta usaha baru, otomatis pengangguran akan terserap dan kemiskinan akan berkurang.
"Wirausaha, pahlawan ekonomi rakyat," katanya. Masih ada penduduk miskin, menurut Presiden, karena tidak ada penghasilan. Solus; cepat adalah berwirausaha, karena itu berperan menciptakan peluang kerja baru.
Hadir dalam acara ini antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Mensesneg Sudi Silalahi, Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua MK Mahfud MD, Ketua KY Erman Suparman, serta Ketua DPD Irman Gusman.
Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengatakan saat ini jumlah wirausaha di Tanah Air baru 0,24 persen dari total po-pulasi penduduk. Padahal, agar disebut sebagai negara maju, diperlukan sedikitnya dua persen wirausaha dari total penduduk. "Melalui GKN ini, kita berharap dapat meningkatkan jumlah wirausaha, minimal dua persen dari total penduduk," katanya. Sehingga jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan dapat ditekan.
Ditanya program GKN, Syarifuddin menjelaskan, di antaranya program pengembangan SDM, peningkatan program pembiayaan, dan pemasaran bagi calon wirausaha.
"Seluruh kementerian bersinergi dengan BUMN, perbankan, dan organisasi masyarakat dengan satu tujuan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan eksistensi GKN," katanya.
Selain itu, berbagai program yang digulirkan pemerintah antara lain program wirausaha 1.000 sarjana, pelatihan kewirausahaan, PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), program pembiayaan CSR, PNPM Mandiri, hingga kredit usaha rakyat (KUB) ditarget Rp 20 triliun tanpa jaminan.
Minggu, 23 Januari 2011
Jumlah Wirausaha Baru Terus Ditingkatkan
Jumlah wirausaha di Indonesia ditargetkan bertambah minimal 500.000 orang dalam empat tahun ke depan. Ketua Tim Koordinasi Nasional Pengembangan Wirausaha Kreatif Kementerian Koordinator Perekonomian Handito Joewono mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan program yang tepat untuk mewujudkan target itu.
"Program-program kewirausahaan ke depan diharapkan dapat menghasilkan wirausahawan yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global," ujarnya di Jakarta kemarin. Dia berharap jumlah itu akan berlipat ganda pada 2025, di mana akan ada 5 juta wirausaha baru yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global di Indonesia.
Saat ini proporsi wirausaha Indonesia diperkirakan baru sekitar 0,24% dari total populasi. Padahal untuk membangun ekonomi bangsa yang maju, menurut sosiolog David Mc Cleiland, dibutuhkan minimal 2% atau 4,8 juta wirausaha dari seluruh populasi penduduk Indonesia.
Sebagai perbandingan, Singapura memiliki wirausaha 7,2%,Ma-laysia 2,l%,Thailand 4,1%,Korea Selatan 4.0%.dan Amerika Serikat 11,5% dari seluruh populasi penduduknya. Dia memperkirakan, perlu waktu hingga 2030 bagi Indonesia untuk memiliki jumlah wirausaha sebanyak 4,8 juta orang atau sekitar2%dari total jumlah penduduk saat ini.
"Kami sedang menginventarisasi program-programkewirausaha-an di semua instansi pemerintah. Selanjutnya akan kami data dan integrasikan," katanya. Menurut dia, diperlukan upaya-upaya percepatan penciptaan wirausaha baru untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa mengatakan, untuk menumbuhkan 500.000 wirausaha baru dajam empattahunkedepan,pe-merintah harus memberikan program pendidikan formal dan nonformal. Selain itu, pemerintah juga harus memudahkan akses pembiayaan bagi wirausaha baru.
"Perbankanhamsaktif.Perban-kan harus melihat bahwa pemberian kredit adalah bertujuan untuk mendorong wirausaha baru," ujar Erwin kepada SINDO kemarin. Wirausaha baru juga harus dilibatkan dalam proyek yang dijalankan oleh pemerintah. Sementara, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM segera membentuk pusat kewirausahaan (center of entrepre-neurship) di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.
"Program-program kewirausahaan ke depan diharapkan dapat menghasilkan wirausahawan yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global," ujarnya di Jakarta kemarin. Dia berharap jumlah itu akan berlipat ganda pada 2025, di mana akan ada 5 juta wirausaha baru yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global di Indonesia.
Saat ini proporsi wirausaha Indonesia diperkirakan baru sekitar 0,24% dari total populasi. Padahal untuk membangun ekonomi bangsa yang maju, menurut sosiolog David Mc Cleiland, dibutuhkan minimal 2% atau 4,8 juta wirausaha dari seluruh populasi penduduk Indonesia.
Sebagai perbandingan, Singapura memiliki wirausaha 7,2%,Ma-laysia 2,l%,Thailand 4,1%,Korea Selatan 4.0%.dan Amerika Serikat 11,5% dari seluruh populasi penduduknya. Dia memperkirakan, perlu waktu hingga 2030 bagi Indonesia untuk memiliki jumlah wirausaha sebanyak 4,8 juta orang atau sekitar2%dari total jumlah penduduk saat ini.
"Kami sedang menginventarisasi program-programkewirausaha-an di semua instansi pemerintah. Selanjutnya akan kami data dan integrasikan," katanya. Menurut dia, diperlukan upaya-upaya percepatan penciptaan wirausaha baru untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa mengatakan, untuk menumbuhkan 500.000 wirausaha baru dajam empattahunkedepan,pe-merintah harus memberikan program pendidikan formal dan nonformal. Selain itu, pemerintah juga harus memudahkan akses pembiayaan bagi wirausaha baru.
"Perbankanhamsaktif.Perban-kan harus melihat bahwa pemberian kredit adalah bertujuan untuk mendorong wirausaha baru," ujar Erwin kepada SINDO kemarin. Wirausaha baru juga harus dilibatkan dalam proyek yang dijalankan oleh pemerintah. Sementara, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM segera membentuk pusat kewirausahaan (center of entrepre-neurship) di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.
Langganan:
Postingan (Atom)